Berita

Pulau Kuril/CNA

Dunia

Meski Kerjasama Menguat, Rusia Tidak Otomatis Kembalikan Pulau Sengketa Ke Jepang

SENIN, 19 NOVEMBER 2018 | 10:14 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Rusia memastikan bahwa pembicaraan dengan Jepang yang akan dilakukan tidak secara otomatis menyelesaikan perselisihan terkait sengketa pulau Kuril.

Kuril yang merupakan sekelompok pulau yang terletak antara Rusia dan Jepang diklaim oleh kedua belah pihak. Baik Jepang maupun Rusia sama-sama enggan melepaskan kepulauan tersebut.

"Dapatkah Anda mengatakan bahwa ini berarti kembalinya secara otomatis beberapa wilayah? Tentu saja tidak," jelas juru bicara Kremlin Dmitry Peskov seperti dimuat Channel News Asia (Minggu, 18/11).


Sengketa atas rantai Kuril kembali ke akhir Perang Dunia II, ketika aneksasi kepulauan itu dilakukan oleh Uni Soviet dan dipastikan dalam perjanjian damai antara kekuatan yang menang dan diterima oleh Jepang.

Meski begitu, Jepang mengklaim bahwa beberapa pulau, yang disebut sebagai Wilayah Utara, tidak tercakup dalam perjanjian dan harus diserahkan kembali kepada Jepang.

Sengketa ini telah berdiri di jalan perjanjian perdamaian antara kedua negara yang secara resmi mengakhiri permusuhan Perang Dunia II.

Bulan September lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyarankan agar kedua negara menandatangani perjanjian damai tahun ini tanpa prasyarat. Tetapi Jepang mengatakan bahwa perselisihan teritorial harus diselesaikan terlebih dahulu.

Pekan lalu, Putin dan pemimpin Jepang Shinzo Abe setuju di Singapura untuk mempercepat pembicaraan tentang empat pulau yang disengketakan.

Deklarasi bersama tahun 1956 menyebutkan hanya dua pulauyang dianeksasi. Namun kemudian dibatalkan oleh Uni Soviet pada tahun 1960 setelah Jepang menandatangani perjanjian kerja sama dengan Amerika Serikat selama Perang Dingin. [mel]

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya