Berita

Hukum

Kesalahan Penyidikan Bukan Karena Oknumnya, Tapi Juga Institusinya

MINGGU, 18 NOVEMBER 2018 | 20:45 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kesalahan penyidikan oknum aparat Polres Kepulauan Seribu atas kasus yang menimpa Sulaiman harus menjadi beban tanggung jawab institusi.

“Kalau itu hanya oknum, itu sama saja mengesampingkan tanggung jawab institusi kepolisian. Dengan mudah oknum tersebut dibersihkan dan selesai perkara. Kita tidak demikian, yang kita tuntut adalah institusi kepolisiannya, makanya kita minta kepada Kapolri,” ujar pengacara LBH Jakarta, Nelson, sore ini (Minggu, 18/11).

Anggota Polres Kepulauan Seribu sebelumnya diduga mengkriminalisasi Sulaiman warga Pulau Pari karena menolak pulau itu diprivatisasi oleh korporasi.


Polisi pun menciduk Sulaiman dengan tuduhan pidana penyewaan tanah dan memasuki pekarangan milik Pintarso Adijanto. Belakangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara menvonis bebas Sulaiman.

Sulaiman pun sempat merasakan dinginnya sel tahanan polisi selama hampir 5 bulan, atas tuduhan tersebut.

“Kalau di luar negeri, kepolisian itu bisa dituntut karena salah penyidikan. Jadi tidak bisa kemudian hanya menyatakan itu konsekuensi dari penyidikan,” pungkas Nelson. [jto]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya