Berita

Foto: RMOL

Hukum

Koalisi Selamatkan Pulau Pari: Kapolri Harus Jatuhi Sanksi Polisi Pulau Seribu

MINGGU, 18 NOVEMBER 2018 | 14:40 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara membebaskan Sulaiman Bin Hanafi, mantan Ketua RW 04 Pulau Pari dan beberapa warga lainnya, dari segala tuntutan, menyisakan pertanyaan.

"Pak Sulaiman telah dinyatakan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena tidak terbukti melakukan tindak pidana menyewakan tanah atau memasuki pelarangan milik Pintarso Adijanto," tutur kuasa hukum warga Pulau Pari dari LBH Jakarta, Nelson Simanjuntak saat konferensi pers di kantornya, Jakarta Pusat, Minggu (18/11).

Menurut dia, kasus yang dituduhkan ke Sulaiman dkk jelas upaya kriminalisasi dengan menggunakan alat-alat negara seperti kepolisian.


“Sayangnya mereka tidak berhasil menggunakan tangan-tangan aparat negara untuk melemahkan warga Pulau Pari yang kritis," terang Nelson.

Maka dari itu, kata dia, Kapolri harus menjatuhkan sanksi kepada anggota Polres Kepulauan Seribu karena tindak penangkapan itu.

"Kami minta Kapolri untuk menindaklanjuti bawahan-bawahannya di Polres Kepulauan Seribu," tandas Nelson yang juga tergabung dalam Koalisi Selamatkan Pulau Pari.[wid]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya