Dede Yusuf Macan Effendi/RMOL
Komisi IX DPR mengingatkan pemerintah jangan hanya memikirkan infrastruktur. Kesehatan masyarakat juga patut menjadi perhatian.
Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf Macan Effendi menjelaskan saat ini BPJS sudah membatasi operasi bagi penderita katarak.
Pembatasan ini lantaran kemampuan anggaran yang dimiliki BPJS terbatas, sementara pelayanan kesehatan kepada masyarakat tinggi. Alhasil, sambung, Dede banyak tunggakan BPJS yang belum dibayar.
"Pemerintah sebaiknya ada skala prioritas dalam menggulirkan program. Masa dana ratusan triliun untuk infrastruktur ada, sementara dana puluhan trilun untuk menolong rakyat (operasi katarak) tidak diprioritaskan," cetus Dede di RSUD Cililin, KBB, sekaligus memberikan pelayanan pengobatan katarak gratis, Sabtu (17/11).
Lebih lanjut Dede meminta pemerintah memberikan perhatian serius terkait mulai berkurangnya pelayanan BPJS lantaran anggaran yang minim.
Apalagi untuk kasus katarak, angka kebutaan di Indonesia masih sangat tinggi, yakni terbesar ke lima di dunia. Belum lagi dari data sementara, bahwa setengah persen dari total penduduk Indonesia berpotensi menderita katarak.
Padahal pemerintah menargetkan pada 2030 Indonesia bisa zero kebutaan. Menurut Dede target tersebut sulit untuk tercapai jika ada pembatasan pelayanan kepada pasien katarak.
"Kami mendorong program BPJS untuk operasi katarak bisa digulirkan kembali," ujarnya.
Dede mengakui biaya operasi untuk katarak cukup mahal yakni mencapai Rp7 juta per orang. Sementara alokasi anggaran BPJS Kesehatan secara total untuk menutup operasi katarak hanya Rp2 triliun per tahun.
"Belum lagi antrean untuk pasien Katarak di BPJS mencapai hingga 9 bulan. Sehingga butuh kebijakan baru dalam pengalokasian anggaran ke BPJS," tandasnya seperti diberitakan
Kantor Berita RMOLJabar.
[nes]
