Berita

Ilustrasi

Bisnis

Usul Rizal Ramli Mengenai DHE Akhirnya Dilakukan BI

SABTU, 17 NOVEMBER 2018 | 02:00 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Apa yang pernah disarankan ekonom senior DR. Rizal Ramli terkait devisa hasil ekspor (DHE) beberapa waktu lalu, akhirnya dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia.

Jumat siang (16/11), Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, pihaknya akan mempersiapkan rekening khusus bagi penyimpan devisa di dalam negeri. Ini menyusul peraturan baru yang akan diberlakukan per 1 Januari 2019 mendatang, yang mewajibkan penyimpanan devisa hasil ekspor (DHE) ke dalam negeri.

Aturan ini merupakan implementasi dari penyempurnaan Paket Kebijakan Ekonomi XVI. Selama penyimpanan DHE, bank sentral akan memberikan insentif berupa pemotongan pajak deposito.


"Mengenai kebijakan DHE tadi perlu ditegaskan, satu bahwa kebijakan yang ditempuh ini konsisten dengan UU lalu lintas devisa, UU 24/99, mekanisme yang kita lakukan adalah kemudahan dalam memasukkan devisa dan menukarkan dalam rupiah dan pemberian insentif. Kemudahannya kami akan terbitkan PBI terkait rekening simpanan khusus (RSK)," ujar Gubernur BI.

Mengenai hal ini, Rizal Ramli dalam berbagai kesempatan pernah mengatakan bahwa penyimpanan DHE di dalam negeri yang berarti memasukkan dalam sistem keuangan negara dapat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

“Wajibkan eksportir untuk tempatkan hasil ekspor ke dalam. Caranya harus wajib, masukkan dalam sistem sehingga cadangan devisa membaik dan kurs rupiah stabil,” ujar Rizal Ramli dalam sebuah kesempatan.

Rizal Ramli mencontohkan Thailand yang hasil ekspornya masuk lima persen, dan mengubah UU. Sekarang dana hasil ekspor sudah lebih besar masuk ke Thailand.

Rizal Ramli juga mengungkapkan, sebenarnya usulan untuk wajibkan eksportir membawa pulang devisa sudah pernah disampaikan kepada Gubernur BI Agus Martowardoyo dan Menko Perekonomian Darmin Nasution pada suatu rapat koordinasi di BI pada akhir tahun 2015.

Tapi sayangnya, mereka tidak menghiraukan usul Rizal Ramli yang ketika itu menjabat Menko Maritim. [dem]

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

UPDATE

ASEAN di Antara Badai Geopolitik

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:44

Oknum Brimob Bunuh Pelajar Melewati Batas Kemanusiaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:32

Bocoran Gedung Putih, Trump Bakal Serang Iran Senin atau Selasa Depan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:24

Eufemisme Politik Hak Dasar Pendidikan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:22

Pledoi Riva Siahaan Pertanyakan Dasar Perhitungan Kerugian Negara

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:58

Muncul Framing Politik di Balik Dinamika PPP Maluku

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:22

Bank Mandiri Perkuat UMKM Lewat JuraganXtra

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:51

Srikandi Angudi Jemparing

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:28

KPK Telusuri Safe House Lain Milik Pejabat Bea Cukai Simpan Barang Haram

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:43

Demi Pengakuan, Somaliland Bolehkan AS Akses Pangkalan Militer dan Mineral Kritis

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:37

Selengkapnya