Resmi Deklarasi, Organisasi Tionghoa Se-Kalbar Janji Rawat Kebhinnekaan

Puluhan organisasi Tionghoa dari beragam profesi resmi mendeklarasikan Pengukuhan Dewan dan Pengurus Perhimpunan Tionghoa se-Kalimantan Barat Indonesia (PTKI) di Jakarta, Kamis malam (15/11).

Mereka berkomitmen untuk merawat kebhinekaan dan memperkokoh kebangsaan yang saat ini sudah mulai luntur. Warga Tionghoa akan mengawal pembangunan pemerintahan dan menjaga Pancasila sebagai falsafah bangsa dan Negara.

"PTKI hadir untuk mendidik dan mencerdaskan masyarakat agar bertanggung  jawab menggunakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Ini adalah bagian dari untuk menghimpun, membangun dan menggerakkan kekuatan masyarakat untuk mewujudkan cita-cita masyarakat Pancasila," tutur Ketua Umum PTKI, Rudi Halim dalam keterangannya.

Sementara Ketua Dewan Pengarah PTKI, Darmadi Durianto mengatakan, organisasi Tinghoa ini lahir bukan untuk kepentingan politik tapi sosial. Warga Tionghoa berkomitmen memperkokoh kebangsaan dan merawat kebhinekaan.

"Paska Ahok kebhinekaan mulai terpecah-pecah, kebhinekaan mulai luntur. Terlebih jelang Pileg dan Pilpres 2019, sehingga perlu dirajut kembali," kata Darmadi yang juga anggota DPR.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, ada 60 organisasi Tionghoa yang tersebar di Kalbar. Dengan deklarasi PTKI itu, maka organisasi Tionghoa Kalbar menjadi satu gerakan skala nasional.

“Kalau dulu warga Tionghoa Kalbar selalu mengadakan kegiatan masing-masing. Sekarang putra dan putri Tionghoa kami satukan untuk merayakan hari natal dan imlek secara bersamaan dengan skala nasional," ujarnya.

Ia menyerukan kini saatnya pemuda dan pemudi Tionghoa berani tampil untuk merajut kebhinekaan. Warga Tionghoa harus bisa berkiprah untuk membangun bangsa dan negara di segala sektor, baik sosial, budaya, hukum dan olahraga. Termasuk di dunia politik.

"Ini bagian dari sumbangsih kami buat bangsa dan negara. Kami akan menghimpun semua kekuatan dan potensi putra putri terbaik Kalimantan Barat untuk mengimplementasikan visi melalui bidang ekonomi, sosial, budaya, pemuda dan olahraga serta hukum dan politik," bebernya.[wid]