Berita

Agung Hendriadi (tengah)/RMOL

BKP Kementan: Tidak Ada Revisi Inpres 5/2015

JUMAT, 16 NOVEMBER 2018 | 15:13 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Inpres No.5/2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Pemerintah sering dianggap sebagai biang masalah dari masalah distribusi beras dari petani ke konsumen.

Sehingga Komisi IV DPR berkali-kali meminta untuk merevisi inpres itu karena di dalamnya mengatur soal harga beras medium yang dibeli pemerintah seharga Rp.7300/kg. Harga tersebut dianggap merugikan petani.

“Tidak ada revisi Inpres No.5/2015, pemerintah menetapkan pembelian pemerintah lewat Inpres untuk beras medium seharga Rp7.300. Kita juga tidak mau membeli harga dibawah pemerintah,” ungkap Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan, Agung Hendriadi di kantornya, Jumat (16/11).


Menurut beberapa pihak yang meminta revisi inpres tersebut, seharusnya pembelian medium itu dinaikan dari petani sehingga petani tidak menjual ke pedagang lain atau tengkulak.

Agung menambahkan tidak ada jaminan kalau harga medium itu dinaikan maka para pedagang juga tidak menaikan. Menurutnya mereka juga akan menaikan.

“Jadi kalau kita diminta menaikan harga pembelian pemerintah, maka di luar pemerintah lebih naik lagi. Kalau kita turun maka mereka juga turun, seperti itu,” tandasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya