Berita

Agung Hendriadi (tengah)/RMOL

BKP Kementan: Tidak Ada Revisi Inpres 5/2015

JUMAT, 16 NOVEMBER 2018 | 15:13 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Inpres No.5/2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras Pemerintah sering dianggap sebagai biang masalah dari masalah distribusi beras dari petani ke konsumen.

Sehingga Komisi IV DPR berkali-kali meminta untuk merevisi inpres itu karena di dalamnya mengatur soal harga beras medium yang dibeli pemerintah seharga Rp.7300/kg. Harga tersebut dianggap merugikan petani.

“Tidak ada revisi Inpres No.5/2015, pemerintah menetapkan pembelian pemerintah lewat Inpres untuk beras medium seharga Rp7.300. Kita juga tidak mau membeli harga dibawah pemerintah,” ungkap Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementan, Agung Hendriadi di kantornya, Jumat (16/11).


Menurut beberapa pihak yang meminta revisi inpres tersebut, seharusnya pembelian medium itu dinaikan dari petani sehingga petani tidak menjual ke pedagang lain atau tengkulak.

Agung menambahkan tidak ada jaminan kalau harga medium itu dinaikan maka para pedagang juga tidak menaikan. Menurutnya mereka juga akan menaikan.

“Jadi kalau kita diminta menaikan harga pembelian pemerintah, maka di luar pemerintah lebih naik lagi. Kalau kita turun maka mereka juga turun, seperti itu,” tandasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya