Arab Saudi Serukan Palestina Merdeka Dengan Ibukota Di Yerusalem

Kerajaan Arab Saudi menyerukan kepada semua negara di dunia untuk menghormati nilai-nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan yang dijalankan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), khususnya terhadap Palestina.

Demikian disampaikan Penasihat Kementerian Luar Negeri Arab Saudi Abdulaziz Al Raqabi dalam sambutannya di hadapan Majelis Umum PBB ke 73 di New York-Amerika Serikat pada Jumat (9/11)

"Dan untuk mengadopsi resolusi penting ini secara konsensus, guna mengakhiri penderitaan panjang rakyat Palestina yang telah meninggalkan banyak tragedi dan bencana yang menimpa rakyat Palestina, desa-desa pemukiman, tanah, pertanian, ladang, kesucian Islam dan bahkan setiap makhluk hidup," ujar Abdulaziz melalui keterangan tertulis yang diterima wartawan, Selasa (13/11)

Ia juga mengecam apa yang dilakukan Israel sebagai tindakan tirani dan penuh kesombongan.

Israel telah membakar lahan pertanian yang mana bertentangan dengan prinsip serta norma-norma internasional.

Abdulaziz menyerukan sudah saatnya tindakan Israel tersebut harus dihentikan.

"Dan sudah saatnya hak asasi manusia dihormati dan dihargai, dan menjadikan negara Palestina sebuah negara merdeka dengan ibukota di Yerusalem, dan ini adalah pilihan strategis untuk memastikan perdamaian di wilayah ini," tuturnya.

Ia juga menegaskan posisi Arab Saudi terhadap isu Palestina adalah tegas dan tidak pernah berubah, serta menolak semua kebijakan Israel yang tidak menghormati hukum dan norma-norma internasional.

Selain itu Arab saudi menyerukan untuk mengakhiri pendudukan Israel dan segera menemukan solusi yang komprehensif, permanen dan adil yang dibangun atas dasar dari solusi dua negara dan pembentukan negara Palestina merdeka pada 4 Juni 1967, dengan Yerusalem sebagai ibukotanya.

Sebelumnya Arab Saudi menyambut baik resolusi yang diambil bertajuk Kedaulatan Tetap Rakyat Palestina di wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Yerusalem Timur, dan hak penduduk Arab di dataran tinggi Golan Suriah atas sumber daya alamnya.

Tajuk tersebut menekankan prinsip kedaulatan permanen sebuah bangsa yang berada di bawah pendudukan asing atas sumber daya alamnya. Di samping itu juga menyoroti eksploitasi pendudukan Israel atas sumber daya alam di wilayah Palestina dan di wilayah Arab lainnya yang diduduki Israel sejak tahun 1967.[wid]