Berita

Yoris Raweyai dan Sameul Tabuni/RMOL

Politik

6-7 Orang Meninggal Tiap Hari Di Papua, KPK Diminta Selidiki

SENIN, 12 NOVEMBER 2018 | 16:42 WIB | LAPORAN:

Angka kematian di tanah Papua dinilai sangat tinggi. Diduga hal itu terjadi karena adanya penyelewengan dana kesehatan oleh para pemangku kepentingan.

Kepala Perwakilan Wilayah Papua Kementerian PPN/ Bappenas Provinsi Papua, Samuel Tabuni memaparkan, data yang diperolehnya dari Rumah Sakit Umum Daerah Dok II Jayapura, mulai Januari sampai November tahun ini setidaknya ada 421 orang meninggal di sana.

"Ini rata-rata enam sampai tujuh orang meninggal tiap harinya," bebernya dalam konferensi pers di Resto Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Senin (12/11).


Tingginya tingkat kematian ini menurut dia disebabkan beberapa faktor. Salah satunya kesehatan masyarakat yang belum terjamin. Buktinya, masih ada banyak kasus seperti busung lapar dan lain sebagainya.

"Ini saya belum lihat keseriusan adanya keseriusan dari tingkat Kementerian Kesehatan, utamanya bagian eksekusi program (di tingkat bawah)," terangnya.

Kondisi ini diperparah dengan pelayanan medis di RSUD Dok II Jayapura yang masih minim. Pelayanan yang minim itu diduganya karena kesejahteraan para dokter dan perawat yang belum terjamin.

"Ini rumah sakit induk tidak memberikan pelayanan terbaik. Beberapa hari yang lalu saja para petugas medis mogok karena alat-alat media dan obat-obatan tidak tersedia," ujarnya.

"Bisa juga mereka dibayarnya kurang, kesejahteraan kurang. Sehingga mereka juga memiliki pekerjaan yang lain. Sehingga pekerjaan yang utamanya terbengkalai," lanjutnya.

Padahal, anggaran dari dana otonomi khusus (Otsus), dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk RSUD Dok II terbilang cukup besar.

"Dana dari Otsus saja Rp 60 miliar tahun ini. Untuk satu Rumah Sakit loh. Itu baru Dok II," terangnya.

Maka dari itu diduganya ada penyelewengan dana yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan bagian kesehatan. KPK pun dimintanya untuk turun tangan.

"KPK harus turun. Kalau tidak ditemukan, diduga KPK-nya yang bermasalah," pungkasnya.[wid]

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

UPDATE

Awal Pekan, Harga Emas Antam Terpantau Turun ke Rp2.668.000 per Gram

Senin, 22 Juni 2026 | 10:21

Harta Zita Anjani Melonjak Rp100 Miliar, Hari Purwanto: Mungkin Menang Lotre

Senin, 22 Juni 2026 | 10:11

Emas Antam Mandek di Awal Pekan, Satu Gram Rp2,6 Juta

Senin, 22 Juni 2026 | 09:49

Bajak Kader Partai Lain, PSI Dinilai Tetap Berpotensi Jadi Partai Gurem

Senin, 22 Juni 2026 | 09:43

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan Rp17.812 per Dolar AS

Senin, 22 Juni 2026 | 09:30

Dolar AS Menguat di Tengah Amblesnya Yen dan Poundsterling

Senin, 22 Juni 2026 | 09:20

Trump Sebut Starmer Gagal, Isu Pengunduran Diri PM Inggris Kian Menguat

Senin, 22 Juni 2026 | 09:11

Gibran Ingin Layanan Kesehatan di Wilayah 3T Diperkuat

Senin, 22 Juni 2026 | 09:00

Rayakan HUT ke-499, Jakarta Berikan Tarif Spesial Rp1 untuk MRT, LRT, dan TransJakarta Hari Ini

Senin, 22 Juni 2026 | 08:47

Bakal Turun Gunung Bareng PSI, Jokowi Dinilai Sulit Lepas dari Bayang-bayang Kekuasaan

Senin, 22 Juni 2026 | 08:46

Selengkapnya