Di era pemerintahan Joko Widodo, ruang dialog publik dianggap cenderung tertutup.
Pembangunan wacana berpikir kritis dan juga dialog-dialog yang setara untuk memecahkan berbagai kebuntuan dan persoalan bangsa dan negara tidak terjadi.
Malah yang terjadi adalah pertentangan demi pertentangan yang dimasifikasi dan dipublikasi dengan berbagai perangkat media massa, tanpa adanya ruang dialog publik yang sehat.
Para pemikir dari berbagai aliran, termasuk dari pemerintah diminta untuk tidak membunuh ruang dialog publik di Tanah Air.
Ketua Umum Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) Jones Batara Manurung menyampaikan, di era pemerintahan Jokowi ini harus diakui bahwa kajian dan wacana diskursus publik mengenai aliran-aliran pemikiran yang berkembang di Tanah Air, sangat minim.
"Bahkan boleh dibilang tak ada ruang dialog. Selalu dalam konteks berhadap-hadapan. Berbeda dengan era sebelumnya, ruang publik masih diisi dengan dialog dan kajian-kajian kritis dari para pemikir-pemikir Indonesia. Yang sekarang, memang minim sekali," tutur Jones dalam diskusi dan bedah buku
Berebut Wacana, Pergulatan Wacana Umat Islam Indonesia Era Reformasi karya Carool Kersten di Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (10/11).
Oleh karena itu, dia pun berharap, ke depan akan selalu dibuka ruang dialog oleh para pemikir-pemikir muda Indonesia, membahas berbagai hal yang berguna membangun Indonesia dan masyarakatnya lebih baik.
"Kita tidak mau ruang-ruang dialog publik itu dibunuh. Biarkan, ruang-ruang dialog itu harus terus dijaga dan dikembangkan," ujarnya.
Di tempat yang sama, cendekiawan Islam muda, Sahal Mubarok memaparkan, pasca reformasi 1998, Islam di Indonesia kembali sibuk mencari jati diri. Sejumlah pandangan publik mengenai Islam yang berkembang di masyarakat pun menimbulkan berbagai perspektif dan persepsi tentang Islam yang dominan bermunculan di media sosial juga media massa.
Sahal menilai, Islam Indonesia mengalami fase-fase yang tidak bisa dihindari sebagai skenario global. Oleh karena itu, memotret keislaman di Indonesia pasca reformasi, cenderung tergambarkan sebagai sebuah situasi yang penuh pergolakan.
Sebagai sebuah wacana dan pengetahuan, Sahal menyampaikan, Islam di Indonesia zaman now bagaikan hidangan menu makanan di meja makan. Tidak hanya satu jenis. Tergantung selera dan penikmatnya untuk memilih mencicipi yang mana.
"Gerakan Islam itu tidak bisa lagi kita klasifikasikan dengan hitam dan putih. Saat ini, terutama pasca reformasi, Gerakan Islam di Indonesia, bagai menu prasmanan. Ada kelompok yang tidak terlalu peduli dengan substansi keislamannya, bahkan cenderung ditinggalkan. Ada juga penganut yang menekankan formalistik keislaman belaka," terang dosen Ilmu Filsafat Universitas Jakarta ini.
Sahal mencermati buku karya profesor di bidang studi Islam, King’s College, London tersebut belumlah mengupas Islam Indonesia secara komprehensif.
Jika hanya memotret Islam Indonesia di era pasca reformasi, maka ada substansi yang tertinggalkan, seperti pemikiran-pemikiran dari para pendahulu cendekiawan Islam Indonesia, misalnya Nurkholis Majid atau Cak Nur dan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan para pemikir Islam Indonesia lainnya.
"Misalnya, pergulatan mengenai pendapat yang menyatakan Islam tidak boleh berpolitik dengan pendapat yang berpendapat untuk konteks Indonesia berpolitik bagi Islam adalah keharusan, itu tidak tergambar di dalam buku itu," tuturnya.
Paling tidak, lanjut Sahal, untuk Indonesia, ada tiga momentum yang juga perlu dipaparkan mengenai Islam.
Pertama, era tahun 60-70-an. Menurut dia, di era ini, gagasan-gagasan Islam di Indonesia lebih banyak dikaji mengenai substansi keislaman. Di era ini, kajian mengenai peranan Islam dalam konteks keindonesiaan pun sudah mulai dibahas.
"Cendekiawan Islam Indonesia waktu itu bicara mengenai substansi Islam itu sendiri. Islam yang substantif. Kemudian, juga dibahas mengenai Islam sebagai gagasan normatif. Yang namanya normatif ya sangat jarang bersentuhan pada realitas masyarakat, terutama masyarakat kelas bawah, dan tidak menyentuh langkah yang transformatif. Maka di era itu pun sudah muncul istilahnya Cak Nur Islam Yes, Partai Islam No," paparnya.
Kedua, momentum tahun 1989-1990-an. Di era ini, terjadi pergeseran wacana Islam. Kekuatan Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto mulai bersentuhan dengan Islam. Pada tahun 1990, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) pun muncul. ICMI ini, menurut Sahal, ditopang oleh rezim Orde Baru.
“Soeharto mengakomodir Islam lewat ICMI. Dan pada tahun 1990 inilah untuk pertama kalinya Soeharto naik haji," ungkapnya.
Orde Baru, menurut dia, tidak hanya mengakomodasi pemikiran dan kekuatan gerakan Islam dari kubu Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, tetapi juga berbagai aliran Islam lainnya yang ada di Indonesia.
Meski diakomodir oleh Orde Baru, bukan berarti tidak terjadi perlawanan dan pergeseran gerakan Islam di Indonesia saat itu. Sebab, sebagian umat Islam Indonesia waktu itu tidak mau dikooptasi oleh kekuasaan Orde Baru.
“Maka muncul gerakan kultural yang dimotori oleh Gus Dur. Dia pun membentuk Forum Demokrasi atau Fordem. Fordem ini menolak ICMI yang dikooptasi oleh kekuasaan Orde Baru. Jadi, Fordem hadir sebagai antitesa dari ICMI waktu itu," ulas Sahal lebih lanjut.
Ketiga, era tahun 1998-1999. Di era ini, Sahal menggambarkan Islam di Indonesia turut mengalami krisis, seperti krisis moneter dan ekonomi yang terjadi di masa transisi reformasi itu.
Di era inilah juga Islam pragmatis muncul. Yakni gerakan Islam yang ingin merebut dan berpartisipasi langsung dalam kekuasaan. "Tokoh-tokoh Islam Indonesia waktu itu ramai-ramai bikin partai politik. Ramai-ramai menjadi anggota parpol," ujarnya.
Bukan hanya berpolitik praktis, kata dia, di era ini, muncul juga Islam yang bebas sebebas-bebasnya. Keinginan akan hasrat berkuasa, berpolitik praktis pun semakin terbuka.
"Bahkan hasrat memperoleh materi dan uang pun sangat terbuka dan dilakukan di era ini," ujarnya.
Dari tiga momentum itu, lanjut Sahal, Carool Kersten tidak memotretnya dalam bukunya. Ada satu lagi momentum yang hampir terluput, yakni tahun 2005-2006, di mana Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram untuk gerakan sekularisme, pluralisme dan liberalisme.
"Kondisi ini semakin membakar gerakan Islam menjadi normatif. Padahal, Islam di Indonesia tidak begitu. Seharusnya, negeri-negeri Timur Tengah yang harusnya belajar keislaman Indonesia. Bagaimana mengkontekstualisasikan Islam seperti di Indonesia yang majemuk ini. Indonesia tidak dibangun atas dasar agama," jelas Sahal.
Sahal setuju bahwa dinamika dan perkembangan dunia tetap mempengaruhi semua cara pandang agama-agama, termasuk Islam. Tantangan Islam ke depan, menurut dia, adalah Islam Indonesia terus mencari formula yang tepat bagi keindonesiaan.
"Mencari jati diri yang pas untuk Indonesia," simpulnya.
Paling tidak, kata dia, mengikuti perkembangan manusia dan peradabannya yang kian pesat ini, Islam juga harus konsern dengan empat hal penting, yakni Kebebasan Berpikir, Pluralisme Agama, Hak Asasi Manusia (HAM) dan Sosial Politik.
Sahal lebih menekankan Islam yang solutif untuk konteks masyarakat yang berkembang bersama peradabannya. Karena itu, Sahal mengingatkan bahwa Islam Indonesia harusnya kembali pada pendekatan gerakan kultural.
"Pendekatan dan gerakan kulutral seperti yang dimulai oleh Gus Dur itu lebih solutif bagi peradaban manusia Indonsia," ujar Sahal.
[wid]
