Berita

Suhendra Hadikuntono/Net

Politik

Ironis Jika HTI Masih Tetap Eksis Di Indonesia

SABTU, 10 NOVEMBER 2018 | 09:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Putra-putri Jawa Kelahiran Sumatera, Sulawesi dan Maluku (Pujakessuma) Nusantara siap menjaga Pancasila serta kedaulatan dan keutuhan NKRI dari ancaman dan gangguan ormas terlarang seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Demi Pancasila dan NKRI, apapun kita pertaruhkan," kata Ketua Umum Pujakessuma Nusantara, Suhendra Hadikuntono dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/11).

Salah satu langkah yang ditempuh, lanjut Suhendra, adalah melakukan pengawasan jangan sampai ada pengibaran bendera HTI di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote.


"Kalau ada yang coba-coba mengibarkan bendera HTI, akan kita turunkan. HTI sudah dilarang di Indonesia," jelas pria low profile kelahiran Medan, Sumatera Utara, 50 tahun lalu.

Jumat (9/11), dalam dialog antara Meko Polhukam, Wiranto dan para pimpinan ormas Islam seperti MUI, NU, Banser, Persis, Front Santri Indonesia (FSI), GNPF-Ulama dan Persaudaraan Alumni (PA) 212, pemerintah dan ormas-ormas Islam tersebut sepakat melarang benderaorganisasi HTI. Sebaliknya, bendera dengan tulisan kalimat tauhid tidak dilarang, bahkan dijunjung tinggi. Bendera HTI dan bendera tahuid memang mirip, yakni bertuliskan "lailahailallah muhammadarrasulullah". Bedanya, bendera HTI di bawahnya ada tulisan "Hizbut Tahrir Indonesia", sedangkan bendera tauhid tidak.

Suhendra mengaku siap mengawal dan mengamankan kesepakatan pemerintah dan ormas-ormas Islam itu untuk menganyang dan memerangi HTI. Bagi mereka, Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI adalah harga mati yang harus dipertahankan sampai titik darah penghabisan.

"Setiap ada rongrongan, apapun bentuknya, harus dilawan," tegas sosok yang juga Ketua Komite Perubahan Sepak Bola Nasional (KPSN).

Suhendra menilai ironis jika HTI yang mengusung paham khilafah masih terus mencoba berkembang di Indonesia, karena Arab Saudi sendiri sebagai "mbah"-nya Islam pun melarang Hizbut Tahrir yang jelas-jelas terafiliasi dengan organisasi teroris.

"Di Malaysia dan Singapura, bahkan sekadar menyimpan lambang ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) yang mirip lambang HTI saja sudah dihukum. Baru-baru ini Malaysia menghukum sejumlah WNI hanya gara-gara di HP mereka ada lambang ISIS. Apakah itu berarti Malaysia memusuhi Islam? Tidak!" cetus Suhendra.

"Ada lebih dari 20-an negara lain yang juga melarang HT, termasuk negara-negara berpenduduk mayoritas muslim seperti Indonesia. Apa itu berarti mereka memusuhi Islam? Tidak!" lanjut Suhendra.

Karena HTI sudah dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah, Suhendra mendesak pemerintah bersikap tegas dengan melarang segala kegiatan dan penggunaan semua atribut HTI untuk kepentingan apapun dan dimana pun di wilayah Indonesia.

"Pujakessuma Nusantara berada di garda terdepan dalam memerangi HTI. Bukankah di pengadilan HTI juga sudah kalah? Indonesia ini negara hukum, sehingga siapa pun harus menjunjung tinggi supremasi hukum dan tunduk kepada hukum, sesuai prinsip equality before the law," pungkasnya. [rus]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya