Berita

Fahri Hamzah/Net

Politik

Fahri Ingin Yusril Tetap Lantang Pada Penguasa

SABTU, 10 NOVEMBER 2018 | 02:50 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Keputusan menjadi kuasa hukum pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin diharapkan tidak mengubah karakter yang dimiliki Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menjelaskan bahwa Yusril memiliki sepak terjang sebagai pakar hukum yang selalu kritis kepada pemerintah, Baik itu saat negeri ini dipimpin Soeharto hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Jadi begini ya, saya berharap Pak Yusril akan lantang seperti dulu,” tutur Fahri.


Dia meminta Yusril tetap memberikan masukan hukum yang objektif kepada calon petahana.

“Tetap pada posisi lawyer-nya, jangan bergeser menjadi bagian dari agenda politik pemerintah,” bebernya.

Fhari ingin, Yusril bisa membenahi kebijakan-kebijakan hukum yang keliru saat Jokowi memimpin negeri ini.

“Misalkan, betapa bahlul-nya pemerintah ini sewaktu anda bubarkan HTI, mengeluarkan perppu itu nggak benar. Nah kalau itu terus begitu dan pemerintah mau mendengarkan, baru top itu,” pungkasnya. [ian]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya