Berita

Joko Widodo/Net

Politik

Jangan-Jangan Jokowi Yang Politikus Genderuwo

JUMAT, 09 NOVEMBER 2018 | 20:22 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Partai Gerindra menantang Presiden Joko Widodo untuk menyebut secara terang nama politikus genderuwo alias politikus yang tidak beretika baik dan kerap menyebarkan propaganda untuk menggiring masyarakat menuju ketakutan.

"Kalau nggak langsung tunjuk nama, malah Kangmas Joko Widodo yang berpolitik genderuwo," kata Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Arief Poyuono melalui pesan elektronik yang dipancarluaskannya malam ini (Jumat, 9/11).

Arief mengatakan saat ini tidak ada masyarakat yang takut, ragu-ragu atau khawatir apalagi terjadi perpecahan jelang Pilpres dan Pemilu 2019.


"Yang selalu ngomong ancaman perpecahan dan tidak rukun, kan pihaknya Kangmas Joko Widodo sendiri. Coba buktikan ada nggak konflik di masyarakat jelang Pilpres. Udah ada belum misalnya peristiwa bentrok antar masyarakat? Kan sampai saat ini nggak ada," kata Arief.

Karenanya Arief berkesimpulan politik genderuwo disampaikan Jokowi sebagai bentuk strategi menciptakan suasana seakan-akan mencekam di masyarakat jelang Pilpres yang disebabkan Jokowi takut kalah.

"Masyarakat yang saya tahu gembira ria dan bahagia, nggak banyak tertarik dengan urusan isu-isu perpecahan, politik identitas atau ujaran kebencian. Masyarakat cuma mengeluhkan kalau di era Kangmas Joko Widodo sembako mahal, tarif listrik mahal, telur mahal dan susah cari kerja. Jadi Kangmas Joko Widodo jangan baper dan bikin hoax dong," tukas dia.[dem]


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya