Berita

SBY/Net

Politik

Soal Asia Sentinel, Metro TV Berikan SBY Hak Jawab

JUMAT, 09 NOVEMBER 2018 | 07:42 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

. Artikel media daring Asia Sentinel berjudul Vast Criminal Conspiracy sempat menjadi polemik di Tanah Air. Pasalnya, setidaknya ada beberapa media dilaporkan Partai Demokrat ke dewan pers, termasuk Metro TV.

"Memboikot media itu hak. Tapi Partai Demokrat pilih mengadu ke Dewan Pers atas sejumlah media termasuk Metro_TV yang menyebar berita bohong Asia Sentinel. Perjuangan kami berhasil media milik Surya Paloh minta maaf, SBY diberi kesempatan gunakan hak jawab disiarkan nanti malam," jelas Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief dalam akun twitternya @AndiArief_, sesaat lalu, Jumat (9/11).

Sebelumnya, Demokrat melalukan protes pemberitaan Metro TV karena Asia Sentinel dianggap media abal-abal dan tidak terdaftar di Dewan Pers Hong Kong.


Rekomendasinya adalah Dewan Pers meminta Metro TV untuk memuat hak jawab Demokrat di jam-jam sibuk, meminta maaf secara visual maupun dalam berita berjalan (running text). Dewan Pers pun meminta Metro TV mengulas di editorial maupun di berita-berita lainnya.
Namun Metro TV menolak seluruh rekomendasi Dewan Pers, pihak Demokrat menyatakan akan membawa masalah tersebut ke tingkat lebih tinggi, yakni sidang pleno sebagai sidang tertinggi di Dewan Pers dan hasilnya wajib dipatuhi.

"Sekali lagi, Partai Demokrat mengucapkan terima kasih pada Dewan Pers dalam menyelesaikan kasus fitnah Asia Sentinel. Kepada media-media yang kena vonis dewan Pers agar berbenah dan berhati-hati. Jadilah kumpulan orang baik. Pers baik masyarakat akan sehat," demikian Andi Arief. [jto]


Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

Pakai Jaket Gojek Mulyono di Sidang Pledoi, Nadiem Ingin Seret Jokowi?

Rabu, 03 Juni 2026 | 05:18

UPDATE

BNI Ingatkan Nasabah, Waspada Modus Penipuan BNIdirect

Sabtu, 13 Juni 2026 | 16:06

Diduga Palsukan KTA, Sekjen dan Waketum PPP Dipolisikan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:47

DPR Nilai Dukungan Publik terhadap Program MBG Tetap Kuat Meski Diterpa Kasus Korupsi

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:09

Seleksi Pejabat Kemenag Kini Makin Ketat, Rekam Jejak Jadi Penentu

Sabtu, 13 Juni 2026 | 15:04

Soal Protes Kenaikan BBM, DPR Ingatkan Harga di Indonesia Masih Relatif Murah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:34

Program Padat Karya Jaga Daya Beli Masyarakat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:29

Kejagung: Motor Listrik MBG Bukan untuk Disita, Tapi Segera Disalurkan

Sabtu, 13 Juni 2026 | 14:24

LEMIGAS dan Pertagas Resmi Berkolaborasi di Proyek Cisem II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:55

Fernando Emas: Waspada Reformasi 1998 Jilid II

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:51

Bank Mandiri Siapkan Rp1,95 Triliun untuk Lunasi Green Bond Seri A

Sabtu, 13 Juni 2026 | 13:33

Selengkapnya