Berita

SBY/Net

Politik

Soal Asia Sentinel, Metro TV Berikan SBY Hak Jawab

JUMAT, 09 NOVEMBER 2018 | 07:42 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

. Artikel media daring Asia Sentinel berjudul Vast Criminal Conspiracy sempat menjadi polemik di Tanah Air. Pasalnya, setidaknya ada beberapa media dilaporkan Partai Demokrat ke dewan pers, termasuk Metro TV.

"Memboikot media itu hak. Tapi Partai Demokrat pilih mengadu ke Dewan Pers atas sejumlah media termasuk Metro_TV yang menyebar berita bohong Asia Sentinel. Perjuangan kami berhasil media milik Surya Paloh minta maaf, SBY diberi kesempatan gunakan hak jawab disiarkan nanti malam," jelas Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief dalam akun twitternya @AndiArief_, sesaat lalu, Jumat (9/11).

Sebelumnya, Demokrat melalukan protes pemberitaan Metro TV karena Asia Sentinel dianggap media abal-abal dan tidak terdaftar di Dewan Pers Hong Kong.


Rekomendasinya adalah Dewan Pers meminta Metro TV untuk memuat hak jawab Demokrat di jam-jam sibuk, meminta maaf secara visual maupun dalam berita berjalan (running text). Dewan Pers pun meminta Metro TV mengulas di editorial maupun di berita-berita lainnya.
Namun Metro TV menolak seluruh rekomendasi Dewan Pers, pihak Demokrat menyatakan akan membawa masalah tersebut ke tingkat lebih tinggi, yakni sidang pleno sebagai sidang tertinggi di Dewan Pers dan hasilnya wajib dipatuhi.

"Sekali lagi, Partai Demokrat mengucapkan terima kasih pada Dewan Pers dalam menyelesaikan kasus fitnah Asia Sentinel. Kepada media-media yang kena vonis dewan Pers agar berbenah dan berhati-hati. Jadilah kumpulan orang baik. Pers baik masyarakat akan sehat," demikian Andi Arief. [jto]


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya