Berita

SBY/Net

Politik

Soal Asia Sentinel, Metro TV Berikan SBY Hak Jawab

JUMAT, 09 NOVEMBER 2018 | 07:42 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

. Artikel media daring Asia Sentinel berjudul Vast Criminal Conspiracy sempat menjadi polemik di Tanah Air. Pasalnya, setidaknya ada beberapa media dilaporkan Partai Demokrat ke dewan pers, termasuk Metro TV.

"Memboikot media itu hak. Tapi Partai Demokrat pilih mengadu ke Dewan Pers atas sejumlah media termasuk Metro_TV yang menyebar berita bohong Asia Sentinel. Perjuangan kami berhasil media milik Surya Paloh minta maaf, SBY diberi kesempatan gunakan hak jawab disiarkan nanti malam," jelas Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief dalam akun twitternya @AndiArief_, sesaat lalu, Jumat (9/11).

Sebelumnya, Demokrat melalukan protes pemberitaan Metro TV karena Asia Sentinel dianggap media abal-abal dan tidak terdaftar di Dewan Pers Hong Kong.


Rekomendasinya adalah Dewan Pers meminta Metro TV untuk memuat hak jawab Demokrat di jam-jam sibuk, meminta maaf secara visual maupun dalam berita berjalan (running text). Dewan Pers pun meminta Metro TV mengulas di editorial maupun di berita-berita lainnya.
Namun Metro TV menolak seluruh rekomendasi Dewan Pers, pihak Demokrat menyatakan akan membawa masalah tersebut ke tingkat lebih tinggi, yakni sidang pleno sebagai sidang tertinggi di Dewan Pers dan hasilnya wajib dipatuhi.

"Sekali lagi, Partai Demokrat mengucapkan terima kasih pada Dewan Pers dalam menyelesaikan kasus fitnah Asia Sentinel. Kepada media-media yang kena vonis dewan Pers agar berbenah dan berhati-hati. Jadilah kumpulan orang baik. Pers baik masyarakat akan sehat," demikian Andi Arief. [jto]


Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

UPDATE

Rupiah Kembali Tertekan ke Rp18.095 per Dolar AS saat Harga Minyak Dunia Terkoreksi

Senin, 09 November 2026 | 10:22

Legislator PKB Desak Maksimalkan SAR dan Keselamatan Petugas Pemadam Karhutla

Senin, 09 November 2026 | 10:00

IHSG Dibuka Hijau, Saham Bergerak Beragam

Senin, 09 November 2026 | 09:21

Jokowi Diduga Otak Skenario di Balik Polemik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 09:10

MKK Gelar Munajat Nasional, Doakan Keselamatan Bangsa dan Kepemimpinan Prabowo

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Kupas Tuntas Makna Logo dan Tema Hari Pahlawan 2026

Senin, 09 November 2026 | 08:56

Ada Agenda Politik di Balik Penyadapan Presiden

Senin, 09 November 2026 | 08:47

Mayoritas Bursa Asia Dibuka Melemah

Senin, 09 November 2026 | 08:38

Wajah Baru Layanan Haji Arab Saudi: Menhaj RI Soroti Transparansi hingga Kolaborasi Lintas Negara

Senin, 09 November 2026 | 08:33

LAPD Andalkan Rights Issue untuk Perkuat Bisnis Jasa Pertambangan

Senin, 09 November 2026 | 08:15

Selengkapnya