Berita

Massa aksi Garda Penjaga KPK/Net

Hukum

KPK Lebih Baik Fokus Ke Kasus Taufik Ketimbang Dengar Ocehan Liar

RABU, 07 NOVEMBER 2018 | 16:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diingatkan agar tidak tergoda dengan syahwat politik. Hal ini penting lantaran sekarang massif dorongan gerakan massa liar yang ingin menjatuhkan marwah dan menyeret-nyeret M. Zainul Majdi alis Tuan Guru Bajang (TGB) terakit kasus divestasi Newmont.

Hal itu disampaikan massa aksi dari Garda Penjaga KPK buntut maraknya aksi massa liar yang diduga kuat pesanan politis untuk menggiring opini negatif terhadap TGB yang juga mantan Gubernur NTB.

"KPK jangan tergoda dengan syahwat politik yang tidak jelas, dari massa yang juga tidak jelas darimana rimbahnya. Jangan terpengaruh dengan intervensi gerakan massa liar. Stop intervensi ulama," kata Koordinator Garda Penjaga KPK, Ahmad saat aksi di depan gedung KPK, Jakarta, Rabu (7/11).


Ditegaskan, KPK meski berpendirian teguh sesuai prinsip dan koridor hukum yang berlaku. Hal ini penting lantaran, lembaga antirasuah itu menjadi benteng terakhir kepercayaan masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Sehingga bila salah melangkah maka kepercayaan rakyat bakal sirna sekejap.

Untuk itu, Ahmad kembali mengingatkan KPK agar tidak memberikan ruang bagi pihak ekternal untuk mengintervensi. Pasalnya, yang datang dari luar kerap mengkonstruksikan serta menghalalkan segala cara guna memenuhi hasrat politik.

"KPK harus tetap memiliki pendirian jangan goyah ke kiri atau ke kanan, harus tegak lurus. Kalau KPK memberikan celah bagi pihak luar berarti KPK tidak yakin atas apa yang dikerjakan," tuturnya dalam keterangan tertulis.

Menurut mereka, masih banyak yang lebih penting bagi KPK untuk menuntaskan berbagai kasus yang jelas runut permasalahannya.

"Lebih baik KPK fokus tuntaskan kasus melibatkan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan ketimbang mendengar ocehan massa liar yang selalu zalimi ulama TGB," terang Ahmad. [rus]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya