Berita

Jusuf Kalla/Net

Pertahanan

Punya Pengalaman Pahit Diembargo Militer, Wapres JK Tekankan Kemandirian Pertahanan

RABU, 07 NOVEMBER 2018 | 13:28 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Indonesia memiliki pengalaman pahit diembargo militer oleh Amerika Serikat (AS) saat konflik Timor-Timur tahun 1999 yang akhirnya provinsi ke-27 itu menjadi negara sendiri alias disintegrasi.

Melihat pengalaman tersebut, Wakil Presiden, Jusuf Kalla dalam pembukaan Indo Defence 2018 menekankan perlunya kemandirian dalam pertahanan kita.

"Industri pertahanan adalah saran yang dibutuhkan untuk mencapai kemandirian. Kita punya pengalaman di Timor-Timur, betapa sulitnya kita mengalami embargo persenjataan," kata JK di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (7/11).


Bukan sekali saja Indonesia diembargo militer oleh negara-negara maju, tetapi saat konflik GAM tahun 2003 juga mengalami demikian. Dulu di era penumpasan PRRI/Permasta dan perebutan Irian Barat, Indonesia juga sudah diembargo oleh AS sehingga pemerintah beralih kerjasama militer dengan Rusia dan Tiongkok.

Sambung JK, dalam menghadapi berbagai situasi saat ini, maka pertahanan yang tidak bergantung pada negara lain perlu diwujudkan.

"Suatu negara harus siap untuk menghadapi suatu kemungkinan yang terjadi dengan teknologi pertahanannya," tambah dia.

Maka dari itu dalam pameran Indo Defence 2018 ini, mantan ketum Golkar itu berharap event ini menjadi ajang pembuktian kemajuan industri pertahanan dalam negeri kita.

"Yang saya harapkan bahwa Indo Defence ini bisa menjadi perbandingan kekuatan pertahanan kita dengan negara lain dan tentu untuk meningkatkan kemajuan buat industri pertahanan kita," pungkasnya. [rus]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Kasus Bansos, Kabulog Jateng hingga Pejabat Pemkab Brebes dan Jember Diperiksa KPK

Rabu, 09 September 2026 | 14:28

Purbaya Bakal Tarik Dana Daerah yang Mengendap Rp100 Triliun di Bank

Rabu, 09 September 2026 | 14:26

Rumah Digeledah, Direktur PT CMC Diperiksa KPK Hari Ini

Rabu, 09 September 2026 | 14:06

Rugikan Negara Rp35,7 Miliar, KPK Panggil Direktur PT Brantas Abipraya

Rabu, 09 September 2026 | 13:49

Kata Bonjopi, Persib si Raja Comeback

Rabu, 09 September 2026 | 13:39

Punya 12 Pabrik Sawit, Legislator Nilai Sintang Cocok Jadi Basis Produksi B50

Rabu, 09 September 2026 | 13:29

Pakistan: Serangan Houthi ke Saudi Bisa Aktifkan Pakta Pertahanan Mekkah

Rabu, 09 September 2026 | 13:27

PISA 2025 Tak Banyak Bergerak, Indonesia Sedang Menormalisasi Krisis Pembelajaran

Rabu, 09 September 2026 | 13:02

Penyaluran B50 Tembus 3,4 Juta KL, 94 Persen SPBU Sudah Salurkan Biodiesel

Rabu, 09 September 2026 | 12:47

Tim SAR Diminta Maksimalkan Pencarian Lima Jurnalis Hilang Kontak di Anak Krakatau

Rabu, 09 September 2026 | 12:38

Selengkapnya