Berita

Yusril Ihza Mahendra/net

Politik

Yusril Seperti Menampar Balik Jokowi

SELASA, 06 NOVEMBER 2018 | 19:38 WIB | LAPORAN: ALDI GULTOM

Keputusan pakar hukum, Yusril Ihza Mahendra, menjadi pengacara bagi pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, ditafsirkan secara beragam oleh masyarakat.

Langkah itu memang mengejutkan. Dalam politik, Yusril masih menjabat Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) yang secara politik kerap berseberangan dengan pemerintah. Sebagai advokat, mantan Menteri Kehakiman itu merupakan pembela Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi yang dibubarkan pemerintahan Jokowi.

Maka bisa jadi keputusan Yusril bergabung dengan barisan Jokowi-Ma'ruf sebagai "jalan memutar" mendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pendapat ini disampaikan tokoh militer Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo.


"Yusril mungkin lagi mendukung Paslon 2 dengan cara mendukung Paslon 1. Caranya: Yusril kuasa hukum HTI, ex. HTI akan ikut Yusril. Jika Yusril dukung Paslon 1, ex. HTI akan dukung Paslon 1," tulis Prabowo di halaman facebook pribadinya, pagi tadi.

Menurut dia, ini seperti tamparan politik balik bagi Jokowi-Ma'ruf yang selama ini mencoba "mengunci" lawannya di Pilpres 2019 dengan isu HTI.

"Yusril mungkin lagi memberi pelajaran politik pada bangsa ini dengan cara mendukung Paslon 1. Berpolitiklah dengan waras dan cerdas. Jangan mau dipecah belah dengan isu radikalisme melalui HTI. Indonesia akan di Syiria-kan. Musuh bangsa ini kebodohan, bukan radikalisme," lanjut Prabowo.

Jadi, lanjut Prabowo, bisa jadi ada politik tingkat tinggi di atas politik tinggi yang tak tersentuh oleh politisi, apalagi orang awam.

"Mari kita nikmati dan pelajari sambil berdoa Tuhan mentakdirkan yang terbaik buat Indonesia. Berpikirlah tentang Indonesia," tutupnya. [ald]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya