Wiranto bersama delegasi delapan negara dalam pertemuan Sub Regional Meeting on Counter Terrorism/RMOL
Indonesia dan Australia melaksanakan pertemuan dengan sembilan negara dalam membahas penanggulangan Terorisme di Hotel Fairmount, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/11).
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menjelaskan pertemuan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan di Manado pada 19 Juli 2017 lalu yang membahas upaya negara-negara di kawasan regional tindak pidana terorisme melalui satu penguatan kerjasama, yang telah ada.
Selain itu dalam pertemuan ini juga merancang program-program baru untuk memerangi terorisme yang juga menggunakan berbagai media dan cara-cara baru baik teknis maupun taktik dalam melaksanakan perekrutan, penyebaran doktrin maupun tindakan terorisme.
Menurut Wiranto program baru yang dirancang itu juga bercermin dengan kejadian kekeasan terorisme di Surabaya yang menggunakan keluarga, terutama perempuan dan anak.
Oleh karena itu, sambung Wiranto, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia yakni bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk penggulangan terorisme.
"Pemerintah Indonesia pun harus bekerjasama dengan pemerintah yang lain. Terorisme tidak kenal batas negara dan undang-undang manapun, yang dipatuhi adalah undang-undangnya sendiri yang menerobos batas negara," kata Wiranto saat jumpa pers di sela pertemuan Sub Regional Meeting on Counter Terrorism.
Pertemuan ini dihadiri menteri dan setingkat menteri dari sembilan kawasan regional negara yakni Indonesia, Australia, Brunei Darussalam, Filipina, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Singapura, dan Thailand. Pertemuan membahas perlunya kerja sama penanggulangan terorisme antar negara.
Pertemuan ini akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Jakarta Working Group pada 2019. Akan dirumuskan kerja sama negara-negara melawan terorisme.
Selain itu, para pemilik media sosial akan digandeng untuk membendung penyebaran paham terorisme.
"Kita juga bicarakan tadi, bagaimana swasta atau pengelola media sosial dengan pemerintah bisa kerja sama untuk blok penggunaan media sosial untuk maksud-maksud negatif. Media sosial untuk kepentingan kejahatan," demikian Wiranto.
[nes]
