Berita

Nusantara

Kursi Wagub DKI, Ray Rangkuti: Wajar PKS 'Ngotot'

SELASA, 06 NOVEMBER 2018 | 10:45 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

Proses pencarian wakil gubernur (Wagub) DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno yang sempat alot antara Gerindra dan PKS akhirnya semakin menunjukkan titik terang.

Namun drama alotnya kesepakatan kedua partai politik tersebut sempat terungkap di publik. Alotnya pembahasan soal wagub DKI juga membuat kader PKS kecewa. Apalagi, PKS menyebut mesin partainya bisa mati di Pilpres 2019.

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, apa yang dilakukan PKS ini wajar. Terlebih partai tersebut belum mendapatkan jatah apa-apa dari koalisi Prabowo Subianto ini.


"Kalau kita bicara hitung-hitungan, maka posisi PKS selama dengan Gerindra belum dapat apa-apa. Karena bagaimana pun, PKS harus memperhitungkan kadernya. Tetapi lagi-lagi, (perebutan kursi ini) membuat kita terlihat, katakanlah kok belum apa-apa sudah ribut masalah seperti ini," kata Ray dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (6/11).

Terkait sikap "ngotot" PKS ini, lanjut dia, secara hitung-hitungan memang elektabilitasnya lebih tinggi ketimbang Gerindra. Maka, suka tidak suka mereka harus mendapatkan posisi di DKI.

"Wajar kalau dia 'ngotot' meminta posisi itu. Bila tidak maka itu akan mendegradasi semangat kader di bawah. Bagaimanapun dia bekerja untuk partainya. Bukan untuk Gerindra," tambah Ray.

Bagaimana pun, dia berharap kedua parpol ini saling legowo. Bila tidak, dia melihat imbas ini akan mengarah ke Pilpres 2019. Dimana, bila PKS tak mendapatkan posisi, maka yang yang terjadi adalah mesin partai mereka bisa berhenti atau berpaling dari posisi semula.

"Bisa saja, karena dinamika yang terjadi itu akan berimbas di 2019 nanti. Ini bahaya, seharusnya mereka segera memutuskan bukan malah memperpanjang "keruhan"," demikian Ray. [jto]

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

KPK Periksa Pejabat Pemprov Jatim di Kasus Dana Hibah

Senin, 13 Juli 2026 | 14:40

UPDATE

Manifesto PRD 1996: Ketika Sekelompok Anak Muda Membuat Penguasa Susah Tidur

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:27

Kanada Minta Warganya Waspadai Wabah Cyclospora sebelum Bepergian ke AS

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:16

BRI Peduli Buka Jalan UMKM Mebel Sukoharjo Tembus Pasar Global

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:10

Ganti Kapolri dan Jaksa Agung Diusulkan Barengan

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:06

Kemnaker Jamin 134 Pegawai PT Amos Terima Pesangon Rp12,7 Miliar

Kamis, 23 Juli 2026 | 16:03

Purbaya Ungkap Alasan RI Tawarkan Pajak 0 Persen Selama 50 Tahun di PFII

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:47

KPK Sita Toyota Alphard Diduga Hadiah Proyek Bupati Lalu Ahmad Zaini

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:30

Risiko Perang Terbuka AS-Iran Meningkat Gegara Rebutan Selat Hormuz

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:23

KPK Bantah Kabar Penangkapan Gatot Heroe Hernanda

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:17

Fahira Ungkap Lima Tantangan Anak Indonesia dan Solusinya

Kamis, 23 Juli 2026 | 15:12

Selengkapnya