Berita

Nusantara

Kursi Wagub DKI, Ray Rangkuti: Wajar PKS 'Ngotot'

SELASA, 06 NOVEMBER 2018 | 10:45 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

Proses pencarian wakil gubernur (Wagub) DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno yang sempat alot antara Gerindra dan PKS akhirnya semakin menunjukkan titik terang.

Namun drama alotnya kesepakatan kedua partai politik tersebut sempat terungkap di publik. Alotnya pembahasan soal wagub DKI juga membuat kader PKS kecewa. Apalagi, PKS menyebut mesin partainya bisa mati di Pilpres 2019.

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, apa yang dilakukan PKS ini wajar. Terlebih partai tersebut belum mendapatkan jatah apa-apa dari koalisi Prabowo Subianto ini.


"Kalau kita bicara hitung-hitungan, maka posisi PKS selama dengan Gerindra belum dapat apa-apa. Karena bagaimana pun, PKS harus memperhitungkan kadernya. Tetapi lagi-lagi, (perebutan kursi ini) membuat kita terlihat, katakanlah kok belum apa-apa sudah ribut masalah seperti ini," kata Ray dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (6/11).

Terkait sikap "ngotot" PKS ini, lanjut dia, secara hitung-hitungan memang elektabilitasnya lebih tinggi ketimbang Gerindra. Maka, suka tidak suka mereka harus mendapatkan posisi di DKI.

"Wajar kalau dia 'ngotot' meminta posisi itu. Bila tidak maka itu akan mendegradasi semangat kader di bawah. Bagaimanapun dia bekerja untuk partainya. Bukan untuk Gerindra," tambah Ray.

Bagaimana pun, dia berharap kedua parpol ini saling legowo. Bila tidak, dia melihat imbas ini akan mengarah ke Pilpres 2019. Dimana, bila PKS tak mendapatkan posisi, maka yang yang terjadi adalah mesin partai mereka bisa berhenti atau berpaling dari posisi semula.

"Bisa saja, karena dinamika yang terjadi itu akan berimbas di 2019 nanti. Ini bahaya, seharusnya mereka segera memutuskan bukan malah memperpanjang "keruhan"," demikian Ray. [jto]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya