Berita

Nusantara

Kursi Wagub DKI, Ray Rangkuti: Wajar PKS 'Ngotot'

SELASA, 06 NOVEMBER 2018 | 10:45 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

Proses pencarian wakil gubernur (Wagub) DKI Jakarta pengganti Sandiaga Uno yang sempat alot antara Gerindra dan PKS akhirnya semakin menunjukkan titik terang.

Namun drama alotnya kesepakatan kedua partai politik tersebut sempat terungkap di publik. Alotnya pembahasan soal wagub DKI juga membuat kader PKS kecewa. Apalagi, PKS menyebut mesin partainya bisa mati di Pilpres 2019.

Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti menilai, apa yang dilakukan PKS ini wajar. Terlebih partai tersebut belum mendapatkan jatah apa-apa dari koalisi Prabowo Subianto ini.


"Kalau kita bicara hitung-hitungan, maka posisi PKS selama dengan Gerindra belum dapat apa-apa. Karena bagaimana pun, PKS harus memperhitungkan kadernya. Tetapi lagi-lagi, (perebutan kursi ini) membuat kita terlihat, katakanlah kok belum apa-apa sudah ribut masalah seperti ini," kata Ray dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (6/11).

Terkait sikap "ngotot" PKS ini, lanjut dia, secara hitung-hitungan memang elektabilitasnya lebih tinggi ketimbang Gerindra. Maka, suka tidak suka mereka harus mendapatkan posisi di DKI.

"Wajar kalau dia 'ngotot' meminta posisi itu. Bila tidak maka itu akan mendegradasi semangat kader di bawah. Bagaimanapun dia bekerja untuk partainya. Bukan untuk Gerindra," tambah Ray.

Bagaimana pun, dia berharap kedua parpol ini saling legowo. Bila tidak, dia melihat imbas ini akan mengarah ke Pilpres 2019. Dimana, bila PKS tak mendapatkan posisi, maka yang yang terjadi adalah mesin partai mereka bisa berhenti atau berpaling dari posisi semula.

"Bisa saja, karena dinamika yang terjadi itu akan berimbas di 2019 nanti. Ini bahaya, seharusnya mereka segera memutuskan bukan malah memperpanjang "keruhan"," demikian Ray. [jto]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya