Pemerintah berencana membuka kembali keran impor jagung dalam waktu dekat.
Kebijakan yang diambil usai rapat koordinasi pangan di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jumat (2/11) lalu itu sebagai upaya menekan harga jagung pakan ternak yang melambung tinggi.
Ketua Asosiasi Petani Jagung Indonesia (APJI), Sholahuddin menyayangkan keputusan tersebut, terutama karena kebijakan impor jagung diambil setelah beberapa waktu lalu diramaikan dengan isu impor beras.
"Secara psikologis ini menjadi pukulan telak bagi petani. Apalagi kebijakan impor jagung ini diambil saat stok masih banyak. Secara langsung atau tidak langsung, saya khawatir kebijakan pemerintah ini akan menurunkan semangat petani," kata Sholahuddin, Sabtu (3/11).
Sholahuddin juga kaget dengan adanya kebijakan pemerintah untuk melakukan impor jagung. Terlebih sejak tahun 2017, produksi jagung dalam negeri sudah mencukupi kebutuhan pakan ternak.
"Seharusnya tahun politik menjadi kesempatan pemerintah untuk semakin menunjukkan keberpihakannya kepada petani," ujarnya.
Lebih lanjut, Sholahuddin menyampaikan sebaran lokasi dan waktu tanam jagung bervariasi. Sebagian besar petani jagung di sentra produksi memasuki masa tanam. Sementara itu, sejumlah lokasi di Jawa Timur, seperti Jember, Tuban, Kediri, Jombang, dan Mojokerto sekitar dua pekan mendatang justru akan melakukan panen.
Hal tersebut sekaligus menepis anggapan bahwa kenaikan harga pakan ternak diakibatkan oleh produksi jagung yang menurun.
"Kalau ada yang menyebut impor perlu dilakukan karena stok menipis, kami bisa mentahkan itu. Saat ini pabrik pengering kami di Lamongan saja, masih ada stok 6.000 ton. Di Dompu juga masih stok banyak karena di sana masih ada panen," kata Sholahuddin.
Sholahuddin menyayangkan kebijakan impor yang dikeluarkan sekarang kemungkinan baru akan terealisasi di bulan Januari. Momen itu bertabrakan dengan musim panen raya.
"Ini tentunya akan menurunkan semangat petani yang sekarang masih menanam. Kalau impor masuk saat panen, petani sudah bisa membayangkan harga jagung mereka akan anjlok," jelasnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Apalagi sesuai undang-undang, pemerintah harus melindungi petani dari kerugian.
"Impor ketika panen raya melanggar undang-undang karena impor ketika panen raya bisa menyebabkan harga anjlok," ujar Sholahuddin.
Dengan kondisi tanam dan panen yang bervariasi, Sholahuddin optimistis produksi jagung hingga akhir tahun bisa mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Apalagi panen di tahun ini mencakup lahan yang luas.
"Pertanaman jagung Bulan September mencapai 5,86 juta hektar tersebar diwilayah Indonesia, dan sampai Bulan Oktober produksi jagung diperkirakan mencapai 25,97 juta ton, Insya Allah dengan semangat petani untuk menanam, target 30,05 juta ton jagung di 2018 bisa tercapai, semangat petani itu yang perlu kita jaga," tutup Sholahuddin.
[nes]
