Berita

Gedung Merah Putih KPK/Net

Hukum

KPK Buka Peluang Periksa Anggota DPR Bidang Anggaran Terkait DAK Kebumen

SABTU, 03 NOVEMBER 2018 | 02:34 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memanggil anggota DPR bidang anggaran terkait kasus dugaan suap pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah yang menyeret Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan sebagai tersangka.

Jurubicara KPK, Febri Diansyah kemungkinan memperluas saksi untuk dimintai keterangan bisa terjadi. Namun ia belum bisa memastikan siapa saja anggota DPR yang akan dipanggil oleh penyidik.

"Terkait dengan proses pembahasan anggarannya siapa yang diperiksa saya belum mendapatkan informasi," ujar Febri di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (2/11).


Febri menambahkan selain anggota DPR pihak lain juga masuk dalam agenda pemanggilan. Baik pemberi suap ataupun perantara yang membawa uang suap sampai diterima oleh Taufik.

"Melihat konstruksi perkara ini maka tentu yang akan dipanggil adalah saksi yang relevan misalnya dari pihak Bupati sendiri yang sebelumnya sudah diperiksa," jelasnya.

Taufik yang juga wakil ketua umum PAN itu diduga menerima komitmen komisi lima persen dari Bupati Kebumen, Muhamad Fuad Yahya untuk meloloskan DAK Kebumen yang berasal dari APBN-P 2016.

Taufik disangkakan dengan Pasal 12 huruf (a) atau huruf (b) atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU 20/2001. [nes]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya