Pemerintah Harus Terbuka Terkait Masalah Guru Honorer

Komisi X DPR RI meminta pemerintah dapat terbuka dengan rencana dan masalah yang sedang dihadapi terkait pengangkatan guru honorer. Agar tidak perlu ada unjuk rasa yang berlarut-larut.  

Anggota Komisi X Ledia Hanifa Amalia menyayangkan sikap diam pemerintah terhadap tuntutan ribuan guru honorer yang menginap di depan Istana Merdeka sejak 31 Oktober.

"Pemerintah harus terbuka, bisa menjelaskan roadmap-nya mau bagaimana, itu yang paling penting. Jangan dibiarkan tidak diajak ngobrol, artinya kan mereka merasa tidak puas dengan indikator yang dibuat oleh pemerintah. Jika dijelaskan mungkin mereka akan lebih tenang," terangnya di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jakarta, Jumat (2/11).

Menurut politisi PKS tersebut, sikap terbuka pemerintah dalam menyambut massa aksi guru honorer akan meminimalisir masalah yang berlarut-larut.

"Jelaskan kepada mereka, tahun ini akan melakukan pengangkatan berapa, tahun depan berapa, terbuka saja. Jangan biarkan orang sekian ribu berkumpul berhari-hari tanpa kejelasan," papar Ledia.

Dia mengakui bahwa masalah guru honorer selama ini sangat kompleks. Selain akibat aturan yang tidak kunjung selesai, juga pelaksanaan di lapangan tidak tertib.

"Kami dari dulu telah menndorong untuk pengesahan pengangkatan 14 ribu guru PNS yang harusnya bisa dilaksanakan tahun ini," demikian Ledia. [wah]