Berita

Syaifullah Tamliha/Net

Politik

Berkaca Kasus Tuty, PMI Harus Diarahkan Ke Eropa

KAMIS, 01 NOVEMBER 2018 | 23:32 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Eksekusi mati terhadap pekerja migran Indonesia (PMI), Tuty Tursilawati harus menjadi pertimbangan bagi para pencari kerja di luar negeri, bahwa bekerja di negeri orang belum tentu enak.

Politisi PPP Syaifullah Tamliha mengatakan, sebaik-baiknya bekerja di negeri orang, masih lebih enak bekerja di dalam negeri.

“Walaupun hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri masih lebih baik di negeri sendiri,” ujarnya di komplek DPR, Jakarta, Kamis (1/11).


Anggota Komisi I DPR itu mengakui pemerintah belum optimal menyediakan lapangan kerja bagi rakyat. Tetapi setidaknya, kejadian demi kejadian yang menimpa pekerja migran Indonesia di luar negeri bisa menjadi pertimbangan.

Kalaupun ada warga negara Indonesia yang bersikeras untuk bekerja di luar negeri, Tamliha menyarankan agar bekerja di negara-negara maju, seperti Eropa, Korea Selatan, dan Australia.

“Kecuali kalau bekerja di Korea Selatan, gajinya sebagai pembantu rumah tangga saja Rp 30 juta, kalah anggota DPR,” selorohnya.

Dia sepakat bahwa moratorium dengan Arab Saudi tidak dicabut. Karena jika terjadi masalah di Arab Saudi seperti yang menimpa Tuti, pemerintah Indonesia terlihat tidak bisa berbuat banyak.

Di sisi lain, sambungnya, Indonesia juga tidak bisa menyalahkan Arab Saudi yang landasan konstitusinya, Alquran. Untuk itu, sebagai solusi jangka pendek, lebih baik para pencari kerja diarahkan untuk menjadikan negara Eropa sebagai tujuan.

“Nah yang mesti kita kasih pelajaran adalah kepada orang-orang yang ingin kerja di Arab, lebih baik diarahkan untuk bekerja di Australia dan Eropa karena gajinya mahal di sana,” pungkas dia. [ian]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya