Berita

KPK/Net

Hukum

Pimpinan KPK: Uang Suap Meikarta Tak Mungkin Dari Kantong Pribadi

KAMIS, 01 NOVEMBER 2018 | 14:08 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi tengah melakukan pendalaman terhadap asal-usul uang dugaan suap perizinan proyek Meikarta di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Bahkan Pimpinan KPK menyebut kecil kemungkinan uang suap tersebut keluar dari kantong pribadi karyawan Lippo, yaitu Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro.

"Rasa-rasanya kalau untuk perusahaan enggak mungkin kan keluar dari kantong pribadi," ujar Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (1/11).


Diketahui, KPK telah melakukan pendalaman asal-usul uang suap tersebut, dengan menggali keterangan dari CEO Lippo Group, James Riady.

Alexander menegaskan, dalam kasus Meikarta suap kepada birokrasi tentu bertujuan mencari keuntungan untuk perusahaan. Sehingga, perlu didalami apakah dana itu dari Lippo Group sebagai induk pelaksana proyek atau dari mana.

"Ketika pengurus menyuap, izin kan keluar. Izinnya kan bukan buat orang itu, untuk korporasi dong," tukasnya. [jto]

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

Menguji Klaim MBG Kunci Pertumbuhan Ekonomi Triwulan 1

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:12

JK Disarankan Maafkan Ade Armando

Kamis, 07 Mei 2026 | 04:07

41,7 Persen Jemaah Haji Aceh Lansia

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:43

Bank Pelat Merah Cabang Joglo Dipolisikan

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:26

Empat Hakim Ad Hoc PHI PN Medan Disanksi Kode Etik

Kamis, 07 Mei 2026 | 03:03

Presensi Ilegal 3.000 ASN Brebes Alarm Serius bagi Integritas Birokrasi

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:42

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

Digitalisasi Parkir Genjot Pendapatan Daerah

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:02

Ini Cerita Penumpang Selamat dari Bus ALS Terbakar di Sumsel

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:31

Impor Blueray 90 Persen Tetap Jalur Merah

Kamis, 07 Mei 2026 | 01:28

Selengkapnya