Berita

Massa aksi NATO/Net

Hukum

Berstatus Tersangka, KPK Didesak Tahan Taufik Kurniawan

KAMIS, 01 NOVEMBER 2018 | 11:42 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Massa aksi dari Nusantara Anti Korupsi (NATO) mendesak KPK untuk menjebloskan Wakil Ketua DPR, Taufik Kurniawan ke dalam penjara. Hari ini, penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Taufik.

Politisi senior PAN itu ditetapkan sebagai tersangka dalam pengembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Taufik diduga keras menerima hadiah terkait dengan perolehan anggaran DAK fisik pada perubahan APBN Tahun Anggaran 2016.


"KPK jangan ragu apalagi loyo dalam menangani kasus ini. Demi menjaga kredibilitas KPK, Taufik wajib ditahan karena sudah tersangka," kata Koordinator NATO, Ahmad L saat aksi di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis (1/11).

Dia menuturkan, masih berkeliarannya Taufik menghirup udara bebas seakan mengkerdilkan semangat pemberantasan korupsi bahkan tidak menimbulkan efek jerah. Untuk itu, lembaga antirasuah diminta segera mengambil langkah tegas.

"Apalagi Taufik sebagai wakil rakyat bahkan jabatannya sebagai pimpinan DPR tidak ditahan bisa menimbulkan ketidakpercayaan rakyat terhadap lembaga hukum. Bahkan bisa juga muncul kecurigaan bahwa KPK masuk angin," tuturnya.

Sementara itu, massa aksi NATO mendesak Taufik agar menanggalkan jabatannya sebagai pimpinan DPR dan fokus pada kasus yang sedang menerpanya. Wakil rakyat meski memperjuangkan kepentingan rakyat tanpa dihantui beban kasus korupsi.

Beberapa waktu lalu Jurubicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, Wakil Ketua DPR dari Fraksi PAN, Taufik Kurniawan tidak memenuhi panggilan penyidik KPK sebagai tersangka. Lewat penasihat hukum, Taufik mengirimkan surat permintaan penjadwalan ulang. [rus]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

UPDATE

Deklarasi New Delhi, Terjemahkan Komitmen Jadi Hasil Nyata

Sabtu, 12 September 2026 | 21:55

Usulan Masa Jabatan Kades Tak Terbatas Harus Ditolak

Sabtu, 12 September 2026 | 21:10

Polisi Beberkan Peran Tiga Tersangka Pengeroyokan Maut Pejompongan

Sabtu, 12 September 2026 | 20:32

Prabowo Perkuat Peran Indonesia dalam Kerja Sama Multilateral di KTT BRICS 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 19:48

Morits L Tamaela Terpilih Sebagai Sekjen ADEKSI, Konsolidasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Diperkuat

Sabtu, 12 September 2026 | 19:32

Menyusuri Perkebunan Sawit dan Karet, Mantri BRI Jaga Akses Keuangan Sumatera Selatan

Sabtu, 12 September 2026 | 19:27

Purbaya Tak Mau Ikuti Jepang Pangkas PPN, Ini Alasannya

Sabtu, 12 September 2026 | 18:18

Cek Bansos BPNT September 2026, Ada Pencairan hingga Rp600.000

Sabtu, 12 September 2026 | 18:11

Patahan Surabaya Jadi Sorotan di Medsos, Ini Penjelasan Pakar ITS

Sabtu, 12 September 2026 | 17:54

Cek Daftar HP yang Tak Bisa Lagi WhatsApp Mulai September 2026

Sabtu, 12 September 2026 | 17:40

Selengkapnya