Berita

Bisnis

Kementerian ESDM Raih Penghargaan Pengelola PNBP Terbaik

RABU, 31 OKTOBER 2018 | 18:03 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berhasil meraih penghargaan sebagai pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbaik yang diberikan oleh Kementerian Keuangan.

Apresiasi ini diberikan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo kepada Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syharial pada saat peringatan puncak Hari Oeang ke-72 yang diselenggarakan pada hari Rabu, (31/10), bertempat di Aula Dhanapala, Kementerian Keuangan.

Kriteria yang digunakan dalam penilaian pengelolaan PNBP meliputi capaian PNBP, opini laporan keuangan K/L, kepatuhan penyampaian target PNBP dan kepatuhan penyampaian laporan lealisasi PNBP triwulanan.


Realisasi PNBP sektor ESDM hingga 26 Oktober 2018 sebesar Rp 42.506,73 miliar atau 127,17 persen dari target, yaitu Rp 32.424,54 miliar. Selama dua tahun terakhir, grafis PNBP sektor ESDM terus mengalami kenaikan. Tercatat, realisasi PNBP tahun 2017 meningkat sebesar 41,09 persen atau sebesar Rp 12.392,15 miliar dari realisasi PNBP tahun 2016.

"Keberhasilan ini merupakan upaya bersama seluruh pengelola PNBP di lingkungan Kementerian ESDM dalam melakukan optimalisasi PNBP melalui koordinasi terintegrasi, pengembangan sistem informasi, penguatan peraturan perundang-undangan serta komitmen bersama seluruh pengelola PNBP Kementerian ESDM untuk pengelolaan PNBP yang transparan, akurat dan akuntabel," kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama, Agung Pribadi dalam keterangan tertulisnya.

Dalam rangka menjaga dan meningkatkan pengelolaan PNBP Sektor ESDM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran PNBP di Lingkungan KESDM, penerbitan Surat Edaran (SE) tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Target dan Pagu Penggunaaan PNBP di Lingkungan KESDM, pembangunan aplikasi Sistem Informasi Data Penerimaan Negara Sektor ESDM sektor ESDM (SIDARA) dan Penerbitan SE tentang Penggunaan Aplikasi SIDARA,untuk menyediakan data yang cepat, akurat, dan akuntabel, serta satu data.

Di samping itu, Kementerian ESDM telah mengembangkan aplikasi Sistem Usulan Penyaluran Dana Bagi Hasil PNBP SDA (SUPEL), yang dapat diakses oleh seluruh Pemrintah Daerah penghasil PNBP SDA untuk menjamin transparansi penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), pembangunan aplikasi e-PNBP pada unit unit penghasil PNBP yang diintegrasikan dengan SIMPONI, sebagai media bagi wajib bayar untuk melaksanakan pembayaran dan bagi unit penghasil PNBP untuk melakukan monitoring penerimaan PNBP hingga melakukan pembinaan terus menerus terkait tata kelola yang baik khususnya pengelolaan PNBP, yang dilakukan oleh biro Keuangan. [jto]

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

AXA Mandiri Financial Digugat ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:59

Menteri Pigai Keliling SPBU: Hari Ini Distribusi BBM Bali Aman!

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:35

AS Ultimatum Iran: Patuhi Kesepakatan Nuklir atau Hancur

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:26

Bareskrim dan BNN Obok-Obok Kelab Malam, Sembilan Orang Positif Narkoba

Minggu, 18 Oktober 2026 | 17:17

Wali Kota Prancis Dipukuli Warga Israel di Tepi Barat

Minggu, 18 Oktober 2026 | 16:45

Masyarakat Diimbau Tingkatkan Kesadaran dan Partisipasi dalam Pencegahan Karhutla

Minggu, 18 Oktober 2026 | 16:42

Kabut Asap Picu Lonjakan Penjualan Tabung Oksigen dan Air Purifier di Asia Tenggara

Minggu, 18 Oktober 2026 | 16:04

Perlu Sistem Pencegahan Karhutla agar Warga Tak Terus Jadi Korban

Minggu, 18 Oktober 2026 | 15:51

Syarikat Islam Didorong Jadi Kekuatan Besar Ekonomi Umat

Minggu, 18 Oktober 2026 | 15:26

KPK Evaluasi Alasan Nusron Wahid Mangkir Sebelum Terbitkan Surat Perintah Membawa

Minggu, 18 Oktober 2026 | 15:11

Selengkapnya