. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2019 yang sebelumnya telah disepakati pemerintah dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR disahkan dalam Rapat Paripurna DPR di gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/10).
Dalam postur APBN, pemerintah mengajukan penerimaan negara sebesar Rp 2.165,1 triliun. Angka penerimaan yang diajukan meningkat sekitar 1,05 persen dari asumsi awal yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Nota Keuangan APBN 2019 pada Agustus lalu, sebesar Rp 2.142,5 triliun.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kenaikan penerimaan negara tersebut berasal dari proyeksi kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pajak Penghasilan (PPh) migas.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto itu juga menyepakati postur anggaran terkait dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun yang dimasukkan ke dalam pos Dana Alokasi Umum (DAU).
"Dengan dukungan dana kelurahan melalui DAU ini maka akan memberikan dampak positif bagi percepatan penanganan permasalahan pembangunan di kelurahan khususnya," ungkap Sri Mulyani.
Kemudian, dalam postur ini, pemerintah juga mengurangi DAK non fisik sebesar Rp 170 triliun karena mengeluarkan biaya layanan pengelolaan sampah yang disebutnya tak efektif sepanjang pelaksanaan APBN 2018.
"Pemerintah mengakomodasi masukan untuk menganggarkan bantuan dana kelurahan bagi 8.212 kelurahan," imbuhnya.
Sebelumnya dana kelurahan ini tidak masuk ke dalam postur anggaran dalam pembahasan awal bersama Banggar. Akhirnya dalam rapat terakhir dengan Banggar, alokasi ini dimasukan menjadi postur anggaran
Dari pos belanja negara keseluruhan pemerintah mengajukan postur sebesar Rp 2.461,1 triliun. Angka ini naik 0,88 persen dari Rp 2.439,7 triliun, seperti yang turut disampaikan dalam Nota Keuangan RAPBN 2019.
[rus]
