Berita

Gedung DPR/Net

Politik

DPR Sepakati Dana Kelurahan Dalam RUU APBN 2019

RABU, 31 OKTOBER 2018 | 20:00 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) 2019 yang sebelumnya telah disepakati pemerintah dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR disahkan dalam Rapat Paripurna DPR di gedung DPR, Jakarta, Rabu (31/10).

Dalam postur APBN, pemerintah mengajukan penerimaan negara sebesar Rp 2.165,1 triliun. Angka penerimaan yang diajukan meningkat sekitar 1,05 persen dari asumsi awal yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Nota Keuangan APBN 2019 pada Agustus lalu, sebesar Rp 2.142,5 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, kenaikan penerimaan negara tersebut berasal dari proyeksi kenaikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Pajak Penghasilan (PPh) migas.


Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto itu juga menyepakati postur anggaran terkait dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun yang dimasukkan ke dalam pos Dana Alokasi Umum (DAU).

"Dengan dukungan dana kelurahan melalui DAU ini maka akan memberikan dampak positif bagi percepatan penanganan permasalahan pembangunan di kelurahan khususnya," ungkap Sri Mulyani.

Kemudian, dalam postur ini, pemerintah juga mengurangi DAK non fisik sebesar Rp 170 triliun karena mengeluarkan biaya layanan pengelolaan sampah yang disebutnya tak efektif sepanjang pelaksanaan APBN 2018.

"Pemerintah mengakomodasi masukan untuk menganggarkan bantuan dana kelurahan bagi 8.212 kelurahan," imbuhnya.

Sebelumnya dana kelurahan ini tidak masuk ke dalam postur anggaran dalam pembahasan awal bersama Banggar. Akhirnya dalam rapat terakhir dengan Banggar, alokasi ini dimasukan menjadi postur anggaran

Dari pos belanja negara keseluruhan pemerintah mengajukan postur sebesar Rp 2.461,1 triliun. Angka ini naik 0,88 persen dari Rp 2.439,7 triliun, seperti yang turut disampaikan dalam Nota Keuangan RAPBN 2019. [rus]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya