Berita

PSI/Net

Politik

Jika Masuk Parlemen, PSI Bakal Perketat Anggaran Fasilitas Dewan

SENIN, 29 OKTOBER 2018 | 17:08 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) berencana membuat gebrakan-gebrakan baru masuk parlemen nanti. Di antaranya, meminimalisir anggaran DPR yang dirasa terlalu boros untuk keperluan dan fasilitas dewan.

Jurubicara PSI, Dedek Prayudi menjelaskan rencana itu merupakan bagian dari komitmen partai besutan Grace Natalie dalam memberantas korupsi.

Dedek menjabarkan, fasilitas-fasilitas yang berlebihan itu berkaitan dengan kunjungan kerja, reses, studi banding, dan lain-lain. Dalam hal ini, para anggota DPR selain mendapatkan fasilitas, juga mendapatkan uang yang dirancangnya sendiri.


"Fasilitas uang ini sifatnya langsat sehingga begitu menggoda untuk tidak diambil. Itu (uang) halal karena itu mereka sendiri yang merancang aturan-aturan tersebut," jelasnya.

Namun fakta lapangan, tak jarang warga menyebut tidak pernah dikunjungi oleh anggora dewan. Untuk itu, perlu ada pengetatan anggaran fasilitas.

"Saat saya blusukan, banyak masyarakat yang mengaku tidak pernah datang ke daerah mereka. Ini harus jadi catatan," tukasnya.

Di mata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) konsistensi dan komitmen partai politik merupakan harga yang mahal. Sebab komitmen tersebut dapat dilihat dari perilaku, ucapan, dan tindakan seorang politisi setiap harinya.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang menjelaskan visi dan misi partai dalam membangun kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat harus segera dihadirkan secara nyata.

"Semua itu hanya akan cepat datang apabila kita semua memahami masih banyak rakyat yang hidupnya sangat jauh dari sejahtera dan bahagia," katanya kepada wartawan. [lov]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya