PBNU Kembali Tegaskan Tetap Usung Politik Kebangsaan

. Nahdlatul Ulama (NU) organisasi yang tidak berpolitik praktis. Politik NU adalah politik kebangsaan, politik 'aliyah dan politik 'ammah.

Demikian disampaikan Ketua PBNU KH. Aizudin Abdurrahman menyikapi Halaqah Nahdliyah Khitthah yang berlangsung di Ponpes Tebuireng, Jombang, Jawa Timur yang diadakan oleh keturunan para pendiri NU dan dihadiri sekitar 50 tokoh NU.

Namun demikian, kata Gus Aiz, khittah NU bukan berarti dibenturkan dengan konstitusi apalagi menghilangkan hak politik warga Nahdliyyin.

Menurutnya, pesan hasil halaqah di Tebuireng sudah menjadi perhatian KH. Ma'ruf Amin sebagai salah satu alumni terbaik dari Ponpes Tebuireng.

"Sudah sejak lama menjadi perhatian beliau dan itu bisa dilihat dari pencapaian beliau saat ini," tegas Gus Aiz yang juga salah seorang cucu pendiri NU KH. Hasyim Asyari seperti dalam keterangan tertulis, Senin (29/10).

Gus Aiz mengingatkan bahwa PBNU tetap berpijak kepada keputusan Muktamar NU ke-28 di Krapyak, Jogjakarta, dan PBNU tetap terbuka dengan kegiatan halaqah sebagaimana yang diselenggarakan di Ponpes Tebuireng.

Sementara terkait dukungan terhadap KH. Ma'ruf Amin, Gus Aiz mengatakan, tentu hal itu tidak terlepas dari dinamika politik kebangsaan dan situasi politik nasional yang menghendaki mantan Rais Aam PBNU itu menjadi cawapres mendampingi petahana Joko Widodo.

"Terlepas dari permasalahan-permasalahan furu'iyyah, warga Nahdliyyin mempunyai kewajiban moral untuk mengantarkan beliau," demikian Gus Aiz.

Halaqah Nahdliyah Khitthah digelar di Ponpes Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, Rabu (24/10). Pertemuan itu mencetuskan keinginan mereka untuk menjaga netralitas NU. Tidak terlibat dalam politik praktis, politik kepartaian maupun perebutan kekuasaan. [rus]