Fraksi Partai Gerindra menolak pemotongan anggaran Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan SAR Nasional (Basarnas) dalam RUU APBN 2019 karena akan mengurangi kemampuan lembaga itu mengantisipasi dan menanggulangi bencana alam.
Penegasan itu disampaikan anggota Komisi V DPR Bambang Haryo Soekartono dalam rapat kerja Komisi V DPR dengan Kementerian PUPR, Kementerian Desa, Kementeria Perhubungan, Kepala BMKG, dan Kepala Basarnas di Jakarta, Kamis malam (25/10) lalu.
Menurut Bambang Haryo, pemotongan anggaran kedua lembaga itu menunjukkan pemerintah kurang peduli terhadap keselamatan rakyatnya. Padahal, ancaman bencana di Indonesia cukup besar karena dilalui sabuk vulkanik dan pertemuan empat lempeng tektonik.
Indonesia juga berada di wilayah tropis dengan potensi bencana hidrometeorologi sangat tinggi, seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan kekeringan.
Bambang Haryo menilai, anggaran untuk BMKG dan Basarnas saat ini tidak memadai dengan tugas dan tanggung jawab kedua lembaga menyelamatkan nyawa publik.
"Pemerintah royal anggaran untuk proyek infrastruktur, tetapi untuk menjaga nyawa publik kok pelit. Padahal, satu nyawa publik sekalipun tidak bisa dihargai dengan Rp 2 triliun triliun anggaran infrastruktur," kritiknya melalui rilis pers yang diterima redaksi, siang ini (Minggu, 28/10).
Kebutuhan anggaran BMKG pada 2018 mencapai Rp 2,6 triliun tetapi hanya Rp 1,7 triliun yang disetujui. Untuk 2019, BMKG mengajukan anggaran Rp 2,9 triliun, namun pemerintah hanya mengalokasikan Rp 1,7 triliun.
Dia mengatakan, pemotongan anggaran itu sudah berlangsung sejak 2016 sehingga berdampak pada keandalan peralatan deteksi bencana.
"Indikasinya, antara lain banyak peralatan deteksi tsunami tidak berfungsi saat terjadi bencana beberapa waktu lalu," ulas Bambang yang juga anggota Badan Anggaran DPR .
Politikus Partai Gerindra Dapil Jawa Timur ini menilai pemotongan anggaran itu melanggar UUD 1945 yang menegaskan pemerintah harus melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
"Kami tidak setuju anggaran BMKG digabung atau dicadangkan di Kemenko Kemaritiman. BMKG itu lembaga teknis, sedangkan tugas Kemenko Maritim bersifat umum dan kurang jelas," tegasnya.
Selain informasi bencana, jelas Bambang, fungsi dan tugas BMKG sangat penting untuk mendukung kegiatan ekonomi dengan menyajikan informasi cuaca, yang dibutuhkan sektor pertanian, perkebunan, perikanan, transportasi, dan pariwisata.
[wid]
