Hindari Korupsi, Partai Harus Mulai Junjung Tinggi Meritokrasi

Partai politik harus mulai mengurangi kebiasaan mencalonkan kepala daerah berdasarkan dinasti dan menjunjung tinggi sistem meritokrasi agar bisa mengurangi tingkat korupsi yang kian marak di daerah.

"Partai politik harus mengurangi mencalonkan gubernur-gubernur populer tanpa rekam jejak integritas dan kapasitas. Partai politik ini kan hobi banget ini orang populer diangkat tapi nggak dilihat integritas dan kapasitasnya," ujar ahli hukum Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi), Bayu Dwi Anggono dalam diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (27/10).

Pemilihan calon berdasarkan dinasti akan membuat calon tidak mengerti tugas yang diemban saat terpilih sebagai kepala daerah. Tak jarang calon yang bersangkutan akan menyalahgunakan wewenang dimiliki.

Bayu meminta agar partai segera membenahi diri agar bisa menampilkan calon yang memang berintegritas dan berkapasitas.

"Partai politik harus berbenah, bagaimana kemudian figur-figur yang ditampilkan adalah figur-figur yang bisa mendapatkan suara elektoral tanpa harus berbiaya mahal," katanya.

Senada dengan itu, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany menjelaskan bahwa ada dua "dosa" yang masih menjadi kebiasaan dari partai-partai yang sudah lama berdiri. Kedua dosa itu mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan proses rekrutmen partai lama yang erat dengan dugaan "mahar politik".

"Kita tidak tahu apa yang terjadi dan dibicarakan. Tapi kabar yang santer beredar selalu melibatkan sejumlah uang sebagai mahar. Tak ada uang, tak ada pencalonan," kata Tsamara dalam keterangan tertulis. [lov]