Golkar Kaitkan Kepala Daerah Korup Dengan Istilah 212

. Politikus muda Partai Golkar, Dave Laksono mengaitkan kepala daerah yang masih banyak terjerat kasus korupsi dengan istilah 212.

Tapi, istilah 212 yang dimaksud Dave bukan Aksi Bela Islam yang identik dengan Aksi 212, yaitu aksi akbar yang menuntut penahanan Basuki T. Purnama (Ahok) pada 2 Desember 2016 dalam kasus penodaan agama.

"Yang terkenal kan 212. 2 tahun pertama balikin modal, 1 tahun untuk pembangunan, dan 2 tahun berikutnya persiapan (periode kedua)," kata anggota DPR itu dalam diskusi bertajuk "Kepala Daerah Terjerat, Siapa Tanggung Jawab" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (27/10).

Menurut Dave, banyaknya kepala daerah yang terjaring kasus korupsi karena adanya monopoli kekuasaan. Kepala daerah memiliki kewenangan yang terlampau besar.

"Yang punya kuasa kepala daerah, yang pegang APBD. Dan diskresi kekuasaan bisa semena-mena ganti kepala dinas, ganti pejabat," ungkapnya.

Tidak hanya itu, lanjut Dave, maraknya kepala daerah yang melakukan praktek korupsi juga karena mahalnya biaya politik. Hal itulah yang menyebabkan pengelolaan pemerintahan daerah ibarat mengelola sebuah bisnis.

"Sama saja kayak bisnis," pungkasnya. [rus]