Berita

Ismail Yusanto/Net

Politik

Ismail Yusanto: Saya Tidak Tahu Kenapa Dilaporkan

JUMAT, 26 OKTOBER 2018 | 17:18 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ismail Yusanto yang dulu pernah menjadi jurubicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tidak mengetahui apa alasan dirinya dilaporkan ke Bareskrim Polri.

"Saya tidak tahu salahnya apa, kenapa dilaporkan. Katanya saya melakukan kebohongan publik karena mengatakan HTI tidak punya bendera. Saya tidak bohong," kata Ismail di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (25/10).

Menurutnya, HTI memang tidak memiliki bendera. Yang dimiliki HTI adalah logo dan kop surat, tapi itu tidak pernah diaplikasikan sebagai bendera.


Ditambahkan Ismail, sejak HTI dibubarkan oleh pemerintah, kader HTI di seluruh Indonesia tidak pernah berhenti untuk berdakwah.

"Dakwah jalan terus dan tidak boleh berhenti. Mesjid boleh hancur tapi salat jalan terus," tutupnya.

Forum Umat Islam Revolusioner (FUIR) melaporkan mantan jubir HTI, Ismail Yusanto ke Bareskrim Polri, Kamis (26/10). Dia diduga menyebarkan informasi bohong (hoax) di media sosial.

Laporan diterima nomor LP/B/1369/X/2018/BARESKRIM tertanggal 25 Oktober 2018. Ismail dilaporkan karena diduga melalukan tindak pidana konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) Pasal 28 ayat (2) Jo Pasal 45A ayat (2) UU 19/2016 tentang perubahan atas UU 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

"Kebohongannya itu karena dia mengatakan tidak ada bendera HTI tetapi faktanya bahwa bendera HTI itu masih ada. Dia menyebarkan lewat Twitter bahwa bendera HTI itu tidak ada tetapi faktanya itu ada," sebut tim advokasi FUIR, Rivai Sabon Mehen. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya