Politisi Golkar Ingin Kepala Daerah Kembali Dipilih DPRD

Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin ngotot mengembalikan pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Hal itu disampaikannya terkait banyaknya kepala daerah yang ditangkap KPK karena korupsi.

Korupsi dilakukan untuk membayar biaya politik kepada banyak pihak yang menggelontorkan dana kepada kepala daerah tersebut saat maju di ajang Pilkada.

"Menurut pemahaman saya dengan melihat banyaknya kepala daerah yang ditangkap KPK, kalau dimungkinkan kita kembalikan saja pemilihan eksekutif kepala daerah itu melalui pemilihan dari perwakilan atau dipilih oleh DPRD," kata Mahyudin, dalam diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Demokrasi Ala Indonesia Minimalisir Pejabat Korupsi?" di Media Center DPR RI, Kamis ( 25/10).

Menurut politisi Partai Golkar itu, mahar politik menyebabkan ongkos politik di Indonesia sangat tinggi. Bahkan, Mahyudin mengibaratkan mahar politik dengan orang buang angin.

"Mohon maaf, mohon maaf kadang-kadang ada seperti orang buang angin saja. Baunya ada tapi susah dibuktikan siapa yang buang. Ya, seperti mahar politik," katanya.

Di sisi lain, lanjut Mahyudin, partai politik pun tidak bakal mau mengaku kalau meminta mahar politik kepada calon kepala daerah yang didukung. Praktik seperti ini menurut Mahyudin menyebabkan biaya politik tinggi yang pada akhirnya kepala daerah terjerat kasus korupsi.

Selain itu, tambah Mahyudin, terpilihnya kepala daerah seperti itu tidak tepat. Hanya calon yang memiliki duit saja yang bisa meraih kursi kepala daerah. Sedangkan calon kepala daerah yang punya kapasitas, integritas dan kemampuan hanya gigit jari karena mereka tidak punya duit.

"Ini kan ironis. Maka perlu dipertimbangkan kembali kepala daerah dipilih oleh DPRD," pungkas Mahyudin. [lov]