Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengangap wajar para kandidat Capres 2019 saling lempar sindiran.
Menurutnya taraf kewajaran itu jika sindiran yang dilontarkan masih dalam batas tata krama yang berlaku di Indonesia.
"Sindir-menyindir dalam batas tata krama ketimuran. Apalagi budaya Indonesia menjunjung tinggi tepo seliro, menjunjung tinggi tentang nilai-nilai kemanusiaan, saya rasa atas nama tata krama tidak masalah," ujar Said saat ditemui di Balaikota DKI, Kamis (25/10).
Meski menilai saling sindir wajar terjadi jelang Pilpres, namun Said menyarankan para kandidat capres kritik program masing-masing. Bukan sindir secara personal atau pribadi.
Saat disinggung mengenai sindiran politik sontoloyo ala Capres Joko Widodo, Said enggan berkomentar, ia hanya memastikan sindir menyindir dalam ajang politik wajar terjadi. Namun, seperti dikatakannya tadi, tidak melebihi tata krama ketimuran dan budaya yang ada di Indonesia.
"Yang penting untuk kebaikan, menyindir program-program baik juga," ujar Said.
Politik sontoloyo dilontarkan Jokowi saat pidato pembagian sertifikat tanah untuk warga Jakarta Selatan di lapangan Ahmad Yani, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (23/10).
Jokowi menilai banyak politikus yang baik-baik. Tapi juga banyak sekali politikus yang sontoloyo.
"Saya ngomong apa adanya saja, Sehingga jangan sampai kita ini dibawa dipengaruhi oleh politikus-politikus yang hanya kepentingan sesaat, mengorbankan persatuan, persaudaraan, dan kerukunan kita" ujar Jokowi.
Sebelum ada politik sontoloyo ala Jokowi, Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menilai Indonesia menjalankan ekonomi kebodohan. Sistem ekonomi yang berjalan saat ini sudah lebih parah dari paham neoliberalisme yang dianut oleh Amerika Serikat. Patokannya angka kesenjangan sosial masyarakat Indonesia semakin tinggi.
Beberapa indikator lain yang menguatkan argumentasinya, yakni sejak 1997 hingga 2014, kekayaan Indonesia hilang atau dinikmati oleh pihak asing mencapai 300 miliar dollar Amerika Serikat. Dengan demikian, Indonesia hanya memiliki sedikit cadangan kekayaan nasional.
Ia juga mengkritik produksi sumber daya alam dikuasai oleh sektor swasta dan sebagian besar tidak dinikmati oleh masyarakat. Begitu juga jutaan hektar tanah dikuasai oleh perusahaan swasta yang membawa keuntungan ke luar negeri.
"Ini ironi. Pasal 33 UUD 1945 sangat jelas, perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat (2), cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara," kata Prabowo. saat berpidato pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Pondok Pesantren Minhajurrosyidin Pondok Gede, Jakarta Timur, Kamis (11/10).
[nes]
