Berita

Mahyudin/Net

Politik

Mahyudin Yakin Bupati Cirebon Bukan Yang Terakhir Ditangkap KPK

KAMIS, 25 OKTOBER 2018 | 18:11 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Wakli Ketua MPR Mahyudin menilai akan ada lagi kepala daerah yang dicokok KPK dalam operasi tangkap tangan.

Menurutnya, hal itu lantaran tingginya biaya demokrasi di Indonesia yang membuat kepala daerah putar otak untuk membalikkan modal kampanye. Mahyudin menilai kepala daerah yang akan ditangkap KPK tinggal menunggu giliran.

"Percaya sama saya Bupati Cirebon bukan yang terakhir kali ditangkap KPK walaupun hati kecil saya ini berharap ini yang terakhir," ujar Mahyudin di gedung  Parlemen, Jakarta, Kamis (25/10).


Bukan sekali KPK menangkap kepala daerah, Baru baru ini, Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra tertangkap KPK. Sebelumnya lagi Bupati Bekasi dan Malang serta kepala daerah lainnya sudah terlebih dulu mengenakan rompi oranye tahanan KPK.

Mahyudin menilai hal itu tidak terlepas dari biaya politik yang tinggi, sehingga siapapun yang menjadi kepala daerah telah tersandera dengan para sponsor yang membiayainya.

"Karena sudah tersandera dari awal, dia harus mencicil utang kampanyenya," ujarnya.

Politisi asal Kalimantan Timur ini menyebut jika kondisi demokrasi seperti ini terus maka negara ini sedang dalam masalah yang besar. Apalagi hal ini menyangkut masalah kepemimpinan yang seharusnya mengurusi hajat hidup orang banya.

Mantan politisi Golkar ini juga membuka data berdasarkan pengalaman pribadinya, untuk maju menjadi seorang gubernur minimal butuh biaya Rp50 miliar. Hal itu baru diperuntukkan bagi biaya saksi saja, belum kebutuhan yang lainnya.

"Pertanyaannya dari mana dapat duit timsesnya? Dari sponsor, mana ada makan siang yang gratis dari sponsor," ujarnya. [nes]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya