Pemohon Sesalkan Tak Ada Dissenting Opinion Penolakan Gugatan Presidential Threshold

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak gugatan ambang batas pencapresan (presidential threshold). Penolakan gugatan tersebut pun disayangkan pemohon lantaran dinilai secara esensial bertentangan dengan konstitusi.

"Sekali lagi, alasan dasar adalah dalam UUD 1945 nggak ada satu kata pun terkait syarat ambang batas itu. Ini tiba-tiba muncul, apabila kemudian syarat itu dikaitkan dengan hasil pemilu lima tahun sebelumnya. Tidak ada di negara mana pun di dunia ini yang syarat presidennya itu dikaitkan dengan pileg lima tahun sebelumnya," kata Denny Indrayana, perwakilan pemohon di Gedung MK, Jakarta, Kamis (25/10).

Denny juga menyayangkan dalam sidang putusan MK tidak membacakan pendapat berbeda (dissenting opinion) dari majelis hakim. Padahal, kata Denny, di persidangan sebelumnya dissenting opinion selalu dibacakan.

"Kami ingat dulu dissenting opinion itu ikut dibacakan, dan dissenting opinion itu yang memperkaya khasanah keilmuan di MK dan putusan itu diserahkan. Saya sayangkan cara yang baik sekarang itu hilang. Ini sudah lama, dulu itu termasuk dibacakan sekarang tidak," tuturnya.

Walau ditolak, Denny bersama pemohon lainnya tetap menilai ambang batas pencapresan itu tidak masuk dalam UU Pemilu.

"Kami berpandangan presidential threshold normanya bertentangan dengan konstitusi pasal 6 tentang Pilpres, jadi argumentasi teoritik menarik disampaikan tapi tidak relevan karena sebenarnya bertentangan dengan prisnsip presidential langsung yang harusnya yang menentukan itu adalah rakyat, kalau sekarang kita jadi langsung rakyat, tapi dicalonkan oleh partai, tapi partainya harus punya syarat begini-gini, di mana letak langsungnya?" ungkap Denny. [lov]