SEJARAH mencatat bagaimana kata 'Sontoloyo' digunakan untuk menggambarkan suatu sikap yang tidak sepatutnya, sikap tidak pantas, bahkan cenderung bertentangan dengan yang semestinya.
Bung Karno menggunakan istilah 'Islam Sontoloyo' untuk menggambarkan perihal kelakuan orang-orang yang mengaku beragama Islam namun tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Islam.
Belakangan, Jokowi menggunakan istilah 'Sontoloyo' untuk menyebut para politisi yang menurutnya memiliki watak buruk.
Jokowi menyebut mereka 'Politisi Sontoloyo'. Menurut pengakuan Jokowi sebagaimana dilansir sejumlah media, ia menggunakan istilah itu untuk menggambarkan watak politisi yang demi meraih kekuasaan menghalalkan segala cara termasuk memecah belah, menyebar fitnah, dan semacamnya.
Jokowi mengaku bahwa ia tidak senang menggunakan istilah demikian. Namun ia tak mampu menahan rasa kesal dan akhirnya keluarlah istilah 'Sontoloyo'.
Berangkat dari pengertian sontoloyo dan rasa kesal yang melatarbelakangi penggunaan istilah 'Sontoloyo', maka sepertinya kondisi yang semakin mencekik kehidupan rakyat bisa menjadi faktor yang patut dicatat.
Demikian juga halnya dengan kebijakan pemerintah yang jauh dari pro rakyat, sangat-sangat menjengkelkan rakyat bahkan melukai hati rakyat. Sebab kebijakan semacam itu dibuat oleh pemerintah yang jauh dari harapan dan kepatutan.
Sementara di kala kebijakan yang dibuat tidak berpihak pada rakyat, bahkan malah mengkhianati rakyat, merugikan dan membikin susah hidup rakyat, pemerintah pembuat kebijakan itu mengaku sebagai pemerintah yang pro rakyat dengan sederet pencitraan yang dibangun di atas pondasi 'seolah-olah'.
Dan pada saat yang sama, janji-janji tidak kunjung dipenuhi, maka pada saat ini patut rasanya rakyat tidak sabar menahan kata yang harusnya tak perlu keluar jika penguasanya layak.
'Sontoloyo!'
Rakyat juga berhak mengatakan 'Sontoloyo' pada penguasa yang tak sepatutnya. Pada pemerintah yang tak berfungsi sebagaimana seharusnya.
Sebagaimana Jokowi berhak memberi stempel 'Sontoloyo' pada politisi yang menurutnya tidak layak, maka rakyatpun berhak memberi cap yang sama pada pemerintah yang tidak pro rakyat. 'Sontoloyo!'
[***]Iwan SumuleKetua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM)
