Berita

Susi Pudjiastuti/Net

Politik

Menteri Susi: Saya Juga Tidak Suka Dengan Lebel Disclaimer

RABU, 24 OKTOBER 2018 | 19:06 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Predikat disclaimer yang diterima oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dua tahun berturut-turut, 2016 dan 2017 mendapat sorotan dari Komisi IV DPR.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, Menteri KP, Susi Pudjiastuti juga terganggu dengan lebel opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer of opinion dari BPK tersebut.

"Saya akan perbaiki, saya juga tidak suka dengan lebel disclaimer ini," ungkap Susi saat menjawab kritikan dari Anggota Komisi IV DPR Fraksi Gerindra, KRT Darori Wonodipuro di gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (24/10).


Darori sebelumnya menyebutkan bahwa Susi terkesan tidak peduli dengan predikat disclaimer tersebut sehingga hal itu akan berdampak pada kinerja kementerian.

Baca: Rapat Kerja Dengan DPR, Menteri Susi Dicecar Opini TMP Yang Belum Beres

Namun, Susi justru membantah, berdasarkan laporan dari BPK, dia menemukan penyelewengan anggaran dari tahun 2005. Di mana pada tahun itu, Susi belum menjabat sebagai menteri.

"Soal diaclaimer BPK itu saya lihat dari tahun 2005, tahun 1995, yang saya juga tidak tahu itu apa," tegasnya.

Dia pun berdalih jika saat ini, kementerian yang dipimpinnya juga sebagai penyumbang pajak terbesar buat negara berdasrkan laporan Kementerian Keuangan. Dia mengklaim bahwa prestasi itu menjadi yang terbaik dalam 10 tahun terakhir.

Kembali kepada soal disclaimer, Susi justru menantang balik Darori untuk mempersilakan Kejaksaan Agung untuk memeriksa kementeriannya.

"Kalau memang ada penyelewengan silakan diperiksa. Soal temuan diclaimer ini saya tidak mengerti," tandasnya. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya