Berita

Susi Pudjiastuti/Net

Politik

Menteri Susi: Saya Juga Tidak Suka Dengan Lebel Disclaimer

RABU, 24 OKTOBER 2018 | 19:06 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Predikat disclaimer yang diterima oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dua tahun berturut-turut, 2016 dan 2017 mendapat sorotan dari Komisi IV DPR.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, Menteri KP, Susi Pudjiastuti juga terganggu dengan lebel opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer of opinion dari BPK tersebut.

"Saya akan perbaiki, saya juga tidak suka dengan lebel disclaimer ini," ungkap Susi saat menjawab kritikan dari Anggota Komisi IV DPR Fraksi Gerindra, KRT Darori Wonodipuro di gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (24/10).


Darori sebelumnya menyebutkan bahwa Susi terkesan tidak peduli dengan predikat disclaimer tersebut sehingga hal itu akan berdampak pada kinerja kementerian.

Baca: Rapat Kerja Dengan DPR, Menteri Susi Dicecar Opini TMP Yang Belum Beres

Namun, Susi justru membantah, berdasarkan laporan dari BPK, dia menemukan penyelewengan anggaran dari tahun 2005. Di mana pada tahun itu, Susi belum menjabat sebagai menteri.

"Soal diaclaimer BPK itu saya lihat dari tahun 2005, tahun 1995, yang saya juga tidak tahu itu apa," tegasnya.

Dia pun berdalih jika saat ini, kementerian yang dipimpinnya juga sebagai penyumbang pajak terbesar buat negara berdasrkan laporan Kementerian Keuangan. Dia mengklaim bahwa prestasi itu menjadi yang terbaik dalam 10 tahun terakhir.

Kembali kepada soal disclaimer, Susi justru menantang balik Darori untuk mempersilakan Kejaksaan Agung untuk memeriksa kementeriannya.

"Kalau memang ada penyelewengan silakan diperiksa. Soal temuan diclaimer ini saya tidak mengerti," tandasnya. [rus]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya