Berita

Susi Pudjiastuti/Net

Politik

Menteri Susi: Saya Juga Tidak Suka Dengan Lebel Disclaimer

RABU, 24 OKTOBER 2018 | 19:06 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Predikat disclaimer yang diterima oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dua tahun berturut-turut, 2016 dan 2017 mendapat sorotan dari Komisi IV DPR.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR, Menteri KP, Susi Pudjiastuti juga terganggu dengan lebel opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau disclaimer of opinion dari BPK tersebut.

"Saya akan perbaiki, saya juga tidak suka dengan lebel disclaimer ini," ungkap Susi saat menjawab kritikan dari Anggota Komisi IV DPR Fraksi Gerindra, KRT Darori Wonodipuro di gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (24/10).


Darori sebelumnya menyebutkan bahwa Susi terkesan tidak peduli dengan predikat disclaimer tersebut sehingga hal itu akan berdampak pada kinerja kementerian.

Baca: Rapat Kerja Dengan DPR, Menteri Susi Dicecar Opini TMP Yang Belum Beres

Namun, Susi justru membantah, berdasarkan laporan dari BPK, dia menemukan penyelewengan anggaran dari tahun 2005. Di mana pada tahun itu, Susi belum menjabat sebagai menteri.

"Soal diaclaimer BPK itu saya lihat dari tahun 2005, tahun 1995, yang saya juga tidak tahu itu apa," tegasnya.

Dia pun berdalih jika saat ini, kementerian yang dipimpinnya juga sebagai penyumbang pajak terbesar buat negara berdasrkan laporan Kementerian Keuangan. Dia mengklaim bahwa prestasi itu menjadi yang terbaik dalam 10 tahun terakhir.

Kembali kepada soal disclaimer, Susi justru menantang balik Darori untuk mempersilakan Kejaksaan Agung untuk memeriksa kementeriannya.

"Kalau memang ada penyelewengan silakan diperiksa. Soal temuan diclaimer ini saya tidak mengerti," tandasnya. [rus]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

UPDATE

DAMRI dan Mantan Jaksa KPK Berhasil Selamatkan Piutang dari BUMD Bekasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:12

Oggy Kosasih Tersangka Baru Korupsi Aluminium Alloy Inalum

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:09

Gotong Royong Penting untuk Bangkitkan Wilayah Terdampak Bencana

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:08

Wamenkum: Restorative Justice Bisa Diterapkan Sejak Penyelidikan hingga Penuntutan

Selasa, 23 Desember 2025 | 14:04

BNI Siapkan Rp19,51 Triliun Tunai Hadapi Libur Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:58

Gus Dur Pernah Menangis Melihat Kerusakan Moral PBNU

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:57

Sinergi Lintas Institusi Perkuat Ekosistem Koperasi

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:38

Wamenkum: Pengaturan SKCK dalam KUHP dan KUHAP Baru Tak Halangi Eks Napi Kembali ke Masyarakat

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Baret ICMI Serahkan Starlink ke TNI di Bener Meriah Setelah 15 Jam Tempuh Medan Ekstrim

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:33

Pemerintah Siapkan Paket Diskon Transportasi Nataru

Selasa, 23 Desember 2025 | 13:31

Selengkapnya