Berita

Politik

Era Teknologi 4.0, Indonesia Perlu RUU Pengelolaan Data Raksasa

RABU, 24 OKTOBER 2018 | 11:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Di era teknologi informasi dan teknologi biologi (Teknologi 4.0) saat ini penguasaan dan pengelolaan data adalah kunci keberhasilan di berbagai sektor kehidupan, apalagi pengelolaan data strategis seperti program pemerintahan di sebuah negara.

Atas dasar tersebut beberapa anggota DPR RI saat ini mengajukan RUU Pengelolaan Data Raksasa Untuk Pemerintahan 4.0.

"Ini supaya kita memiliki suatu big data besar yang digunakan oleh seluruh lembaga," ujar Anggota DPR Fraksi PDIP, Budiman Sudjatmiko saat ditemui di Komplek Parlemen, Rabu (24/10).


Sambung dia, dengan seperti itu maka perencanaan menjadi lebih terkendali, efektif, dan tepat sasaran. Meskipun sebagian perencanaan pemerintahan telah memakai sistem pengelolaan data berbasis digital, tetapi integrasi data tampaknya masih menjadi persoalan.

"Lihat saja sekarang datanya pada berbeda-beda, kemudian kalau terjadi sesuatu ngambil keputusannya lama, jadi kalau dengan ini itu semua langsung articial inteligence yang bekerja," beber Budiman.

Anggota Komisi II DPR tersebut lebih lanjut mengutarakan akibat data yang berbeda-beda akhirnya kerap terjadi tumpang-tindih program sehingga konsekuensinya adalah pembiayaan ganda pada program dan masalah yang sama.

"Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang cerdas berbasis Data Raksasa dan Teknologi 4.0, yang bisa merangkum semua masalah dan potensi bangsa, dan merumuskannya menjadi satu program yang bisa dijalankan bersama dengan sinergis di semua sektor," pungkasnya. [rus]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya