Berita

Politik

Era Teknologi 4.0, Indonesia Perlu RUU Pengelolaan Data Raksasa

RABU, 24 OKTOBER 2018 | 11:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Di era teknologi informasi dan teknologi biologi (Teknologi 4.0) saat ini penguasaan dan pengelolaan data adalah kunci keberhasilan di berbagai sektor kehidupan, apalagi pengelolaan data strategis seperti program pemerintahan di sebuah negara.

Atas dasar tersebut beberapa anggota DPR RI saat ini mengajukan RUU Pengelolaan Data Raksasa Untuk Pemerintahan 4.0.

"Ini supaya kita memiliki suatu big data besar yang digunakan oleh seluruh lembaga," ujar Anggota DPR Fraksi PDIP, Budiman Sudjatmiko saat ditemui di Komplek Parlemen, Rabu (24/10).


Sambung dia, dengan seperti itu maka perencanaan menjadi lebih terkendali, efektif, dan tepat sasaran. Meskipun sebagian perencanaan pemerintahan telah memakai sistem pengelolaan data berbasis digital, tetapi integrasi data tampaknya masih menjadi persoalan.

"Lihat saja sekarang datanya pada berbeda-beda, kemudian kalau terjadi sesuatu ngambil keputusannya lama, jadi kalau dengan ini itu semua langsung articial inteligence yang bekerja," beber Budiman.

Anggota Komisi II DPR tersebut lebih lanjut mengutarakan akibat data yang berbeda-beda akhirnya kerap terjadi tumpang-tindih program sehingga konsekuensinya adalah pembiayaan ganda pada program dan masalah yang sama.

"Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang cerdas berbasis Data Raksasa dan Teknologi 4.0, yang bisa merangkum semua masalah dan potensi bangsa, dan merumuskannya menjadi satu program yang bisa dijalankan bersama dengan sinergis di semua sektor," pungkasnya. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya