Berita

Politik

Era Teknologi 4.0, Indonesia Perlu RUU Pengelolaan Data Raksasa

RABU, 24 OKTOBER 2018 | 11:59 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Di era teknologi informasi dan teknologi biologi (Teknologi 4.0) saat ini penguasaan dan pengelolaan data adalah kunci keberhasilan di berbagai sektor kehidupan, apalagi pengelolaan data strategis seperti program pemerintahan di sebuah negara.

Atas dasar tersebut beberapa anggota DPR RI saat ini mengajukan RUU Pengelolaan Data Raksasa Untuk Pemerintahan 4.0.

"Ini supaya kita memiliki suatu big data besar yang digunakan oleh seluruh lembaga," ujar Anggota DPR Fraksi PDIP, Budiman Sudjatmiko saat ditemui di Komplek Parlemen, Rabu (24/10).


Sambung dia, dengan seperti itu maka perencanaan menjadi lebih terkendali, efektif, dan tepat sasaran. Meskipun sebagian perencanaan pemerintahan telah memakai sistem pengelolaan data berbasis digital, tetapi integrasi data tampaknya masih menjadi persoalan.

"Lihat saja sekarang datanya pada berbeda-beda, kemudian kalau terjadi sesuatu ngambil keputusannya lama, jadi kalau dengan ini itu semua langsung articial inteligence yang bekerja," beber Budiman.

Anggota Komisi II DPR tersebut lebih lanjut mengutarakan akibat data yang berbeda-beda akhirnya kerap terjadi tumpang-tindih program sehingga konsekuensinya adalah pembiayaan ganda pada program dan masalah yang sama.

"Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang cerdas berbasis Data Raksasa dan Teknologi 4.0, yang bisa merangkum semua masalah dan potensi bangsa, dan merumuskannya menjadi satu program yang bisa dijalankan bersama dengan sinergis di semua sektor," pungkasnya. [rus]

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya