Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Demokrat Serahkan Pencopotan Darmin Dan Enggar Ke Jokowi

SELASA, 23 OKTOBER 2018 | 19:52 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dituntut segera dicopot dari jabatannya menyusul kebijakan impor beras yang banyak merugikan petani.

Menanggapi hal tersebut, politisi Partai Demokrat sekaligus Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Michael Wattimena menyatakan urusan reshuffle menjadi wewenang Presiden Joko Widodo.

"Kami serahkan untuk masalah reshuffle kepada Presiden Jokowi karena kami sebagai partai penyeimbang hanya menuntut agar kebijakan yang diambil harus secara holistik," ungkap Michael kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (23/10).


Maksud dari kebijakan secara holistik ialah kebijakan yang berdasarkan data dan terintegrasi secara lintas kementerian/lembaga.

Michael melihat, kebijakan impor yang dilalaikan oleh Menko Darmin hanya mengandalkan dari satu data dan kementerian saja dalam hal ini Kementerian Perdagangan.

"Kementerian Pertanian kita lihat sudah luar biasa kerjanya. Perum Bulog yang baru Pak Buwas (Budi Waseso) juga sudah menyebut gudang-gudang Bulog penuh semua," ungkapnya.

Sehingga, menurut Michael yang dibesarkan dari rahim Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) ini menilai kebijakan impor sangat tidak tepat dilakukan.

"Intinya kami berharap agar pemerintah dalam menjalankan tupoksinya harus sesuai data," tandasnya. [lov]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya