Berita

Zulkifli Hasan/Humas MPR

Ketua MPR: Tidak Boleh Berkelahi Karena Beda Pilihan

SENIN, 22 OKTOBER 2018 | 12:23 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengajak masyarakat untuk tetap menjaga persatuan apalagi di tahun politik. Sebagai pria asli Kalianda, Lampung Selatan, Zulkifli ingin kampung halamannya tetap rukun dan damai.

"Kalau Kalianda tak rukun dan damai, saya malu," kata Zulkifli saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR di GOR Mustafa Kamal, Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Senin (22/10).

Sebanyak 2.000-an orang yang terdiri dari ibu-ibu, mahasiswa, Gerakan Rakyat Anti Narkoba, laskar dan element masyarakat lainnya.


Dipaparkan Zulkifli, setelah Proklamasi 17 Agustus 1945, bangsa ini memiliki pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang kokoh. Disebut Indonesia memiliki Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ditegaskan, Pancasila adalah pegangan kita. Diharap semua menjalankan sila-sila yang ada. Dalam Pancasila ada Sila I yang menyatakan Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan sila ini negara memberi kebebasan kepada penganut beragama untuk menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing.

"Dengan demikian kita pancasilais bila menjalankan kewajiban beragama, bukan radikal," ujar Zulkifli.

Dalam berpancasila, menurut mantan Menteri Kehutanan ini tidak cukup itu namun diharap juga bersikap memanusiakan manusia, saling menghormati, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain.

"Jaga persatuan," ujarnya dalam keterangan resmi Humas MPR.

Disampaikan kepada mereka, bangsa ini sebentar lagi akan melaksanakan berbagai Pemilu, ada Pilpres dan Pileg, Pemilu memilih anggota DPD, dan Pilkada. Dalam Pemilu diakui pilihan masyarakat ada yang beda, ada yang mendukung calon presiden A atau calon Presiden B, juga ada yang memilih partai C, partai D, dan lain sebagainya. Perbedaan memilih menurut Zulkifli sah dan boleh-boleh saja.

"Yang tak boleh adalah berantem karena beda pilihan", ujarnya.

Pemilu menurut Zulkifli adalah cara untuk memilih pemimpin yang baik dengan tetap mengedepankan persatuan. Untuk itu bila jadi Presiden, anggota DPR, kepala desa, camat, bupati, walikota, dan gubernur, harus bisa adil. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bila ada persoalan wajib diselesaikan dengan musyawarah.

"Jangan saling serang," tegasnya.

Sebagai bangsa yang beragam dan tinggal tersebar dari Sabang sampai Merauke, menurut Zulkifli semua mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Dalam kehidupan bermasyarakat, tak ditanya asal usul, suku, agama, dan tinggal di mana.

"Siapa saja dan dari manapun semua mempunyai hak yang sama. Itulah NKRI," tambahnya.

Dimana saja selama tinggal di Indonesia, rakyat bebas berkreasi dan tak ada perbedaan. Ditambahkan, meski kita beragam namun kita tetap bersatu dalam keragaman.

Disampaikan bahwa sistem demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Dalam demokrasi ini ada hak dan kewajiban. Dalam demokrasi ada hak memilih dan dipilih. Saat Pemilu rakyat mempunyai hak memilih. Dari sinilah diharapkan dalam Pemilu, apakah Pileg, Pilpres, Pilkada, maupun memilih anggota DPD, rakyat menggunakan hak untuk menentukan pemimpinnya.

"Rakyat bebas memilih untuk menentukan masa depan bangsa dan negara. Dari Pemilu inilah rakyat bisa memilih pemimpin yang terbaik. Pilihlah pemimpin yang bisa menjalankan cita-cita bangsa yang mempersatukan, adil, setara, sehingga mampu meningkatkan kedaulatan Indonesia," tegasnya.

Selepas melakukan sosialisasi di Mustafa Kamal, selanjutnya Zulkifli bergegas menuju ke Desa Pisang, Kecamatan Penengahan. Di kantor desa ini, Zulkifli sudah ditunggu ribuan orang. Di desa yang banyak tumbuh pohon pisang, dirinya melakukan hal yang sama Sosialisasi Empat Pilar MPR. [rus]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Pramono Putus Rantai Kemiskinan Lewat Pemutihan Ijazah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:44

Jangan Dibenturkan, Mendes Yandri: BUM Desa dan Kopdes Harus Saling Membesarkan

Senin, 22 Desember 2025 | 17:42

ASPEK Datangi Satgas PKH Kejagung, Teriakkan Ancaman Bencana di Kepri

Senin, 22 Desember 2025 | 17:38

Menlu Sugiono Hadiri Pertemuan Khusus ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja

Senin, 22 Desember 2025 | 17:26

Sejak Lama PKB Usul Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:24

Ketua KPK: Memberantas Korupsi Tidak Pernah Mudah

Senin, 22 Desember 2025 | 17:10

Ekspansi Pemukiman Israel Meluas di Tepi Barat

Senin, 22 Desember 2025 | 17:09

Menkop Dorong Koperasi Peternak Pangalengan Berbasis Teknologi Terintegrasi

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

PKS Kaji Usulan Pilkada Dipilih DPRD

Senin, 22 Desember 2025 | 17:02

Selengkapnya