Mahyudin: Demokrasi Indonesia Berbiaya Mahal

Penerapan demokrasi di Indonesia dinilai masih terbilang mahal. Dampaknya pemerintahan hasil demokrasi tersebut tidak optimal karena pejabat memilih cari balik modal yang berujung pada kasus hukum.

Wakil Ketua MPR, Mahyudin mengamini banyaknya pejabat serta kepala daerah yang terseret kasus hukum tidak lain untuk menutupi biaya kampanye.

"Memang sekarang itu demokrasi kita itu demokrasi yang berbiaya mahal. Sebenarnya kalau mau kita kaitkan banyaknya kepala daerah yang tersangkut hukum karena korupsi akibat demokrasi yang berbiaya mahal," ujar Mahyudin dalam acara MPR di Easparc Hotel, Yogyakarta, Jumat (19/10).

Lebih lanjut Mahyudin menilai tingginya biaya kampanye tidak sejalan dengan pendidikan politik di masyarakat. Masyarakat hanya mengedepankan politik uang ketimbang kemajuan demokrasi dengan memilih caleg yang mumpuni.

"Ada yang terang-terangan memasang spanduk 'menerima serangan fajar', NPWP alias nomor piro wani piro. Ini kan gawat," ujarnya. [nes]