Menteri Kelautan dan Perikanan (MKP) Susi Pujiastuti seharusnya memihak kepada masyarakat pesisir.
Sekjen Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Perikanan (Kiara), Susan Herawati
mengatakan, meski pengaturan tata kelola garam dari Kementerian Perdagangan, KKP bisa menentang kebijakan yang tidak adil tersebut.
"Ibu Susi harus berdampingan bersama masyarakat pesisir untuk menentang kebijakan tersebut," ujar Susan dalam Temu Akbar Masyarakat Pesisir Indonesia yang berakhir pada hari ini (Jumat, 19/10).
"Ibu Susi harus berdampingan bersama masyarakat pesisir untuk menentang kebijakan tersebut," ujar Susan dalam Temu Akbar Masyarakat Pesisir Indonesia yang berakhir pada hari ini (Jumat, 19/10).
Masyarakat pesisir harus difasilitasi teknologi agar garam masyarakat pesisir berkualitas baik dan dapat bersaing dengan impor.
Susan juga menuntut pemerintah memberikan solusi untuk kasus gagal panen udang yang disebabkan penyakit
white faces disease. Ini antara lain isi deklarasi Temu Akbar Masyarakat Pesisir Indonesia menuntut kemandirian bangsa, kedaulatan pangan dan pemenuhan hak konstitusi nelayan.
“Deklarasi ini akan kami kirimkan ke Kementerian Kelautan, dan Perikanan (KKP), Kementerian Perdagangan (kemendag), Kementerian Priwisata, serta akan kami usahakan tembus ke Presiden Joko Widodo untuk segera diproses segala tuntutan kami," ujar Susan.
Jumiati, salah seorang nelayan dari Serdang Bedagai, Medan, Sumatera Utara mengatakan, melalui acara Temu Akbar Masyarakat Pesisir Indonesia, dapat bersilaturahmi dengan masyarakat pesisir lainnya.
"Kami jadi tahu bahwa banyak nelayan yang memperjuangkan nasib yang sama. Yaitu memperjuangkan hak hidup dan memperjuangkan ekosistem laut untuk generasi yang akan datang," ujar ibu dari tiga anak itu.
Seperti Susan, Jumiati juga berharap segala tuntutan masyarakat pesisir segera diproses dan ditindaklanjuti oleh pemerintah. "iranya pemerintah mendengarkan dan melakukan," ujarnya.
[wid]
