Berita

Gedung dewan/Net

Politik

Peluru Nyasar Lima Ruangan, DPR Minta Lapangan Tembak Senayan Ditutup

JUMAT, 19 OKTOBER 2018 | 02:29 WIB | LAPORAN:

Insiden peluru nyasar di sejumlah ruang kerja anggota DPR melahirkan wacana relokasi Lapangan Tembak dan pemasangan kaca antipeluru untuk ruang kerja anggota Dewan. Menyikapi hal ini, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR akan memanggil Sekretariat Negara (Setneg), pekan depan.

Ketua BURT DPR Anton Sihombing menyatakan, pihaknya telah menggelar rapat gabungan dengan Polri untuk membahas mengenai peluru dari lapangan tersebut yang nyasar ke lima ruanggan anggota DPR.

Hasilnya, memutuskan meminta Setneg menutup Lapangan Tembak, Senayan. Hasil rapat tersebut akan dibahas dengan Setneg paling lambat Rabu pekan depan.


“Kami sudah melakukan rapat dengan Kesekjenan (DPR), Kepolisian, dan seluruh Pimpinan BURT. Kami putuskan, lapangan tembak ditutup," ujar Anton dalam diskusi di Ruang Wartawan, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (18/10).

Selain Setneg, BURT DPR juga akan memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk membahas pengamanan lingkungan Kompleks Parlemen, yang merupakan salah satu objek vital negara.

Kepolisian wajib bertanggung jawab atas keamanan Kompleks Parlemen sebagaimana diatur Keppres 63/2004 tentang Pengamanan Objek Vital dan UU 2/2002 tentang Polri.

“DPR levelnya sama dengan Istana. Polri harus menjaga objek vital ini. Soal pemindahan (Lapangan Tembak) harus dibahas dengan Setneg. Sebab, mereka merupakan pemilik lahan Lapangan Tembak Senayan,” tutur Anton.

Politisi Partai Golkar ini juga mendukung usulan Ketua DPR Bambang Soesatyo yang meminta ruang kerja anggota DPR dipasangi kaca film antipeluru. Terlebih, benda tersebut sudah digunakan di sejumlah gedung pemerintahan.

“Kalau enggak bisa ditutup itu Lapangan (Tembak), apa salahnya kita pasang (kaca antipeluru)? Selaku penjabat negara, anggota DPR juga memiliki hak untuk mendapat keamanan,” jelas dia.

Anton berharap, pemasangan kaca antipeluru tak dipersoalkan. Dia memandang, pemasangan itu tidak termasuk tindakan di luar batas kewajaran.

"Gedung departemen itu sudah 12 tahun lalu dipasang kaca antipeluru dari bawah sampai ke atas. Kok kalau DPR mau pasang sewot semua,” tandasnya. [ian]

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya