Acara pemantapan Tenaga Pelopor Perdamaian di gedung Kementerian Sosial/Ist
Pemerintah melalui Kementerian Sosial terus meningkatkan kapasitas dan kemampuan Tenaga Pelopor Perdamaian agar dapat membangkitkan kedamaian di seluruh Indonesia.
Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat menjelaskan, untuk bisa membangkitkan Indonesia yang damai, pelopor perdamaian dituntut bisa mendeteksi segala potensi yang akan menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.
"Kita berikan pelatihan bagaimana pelopor dapat mendeteksi potensi terjadinya konflik di daerah tempat mereka berada. Mereka harus bisa merangkul segala potensi lokal untuk mencegah terjadinya konflik," katanya di sela acara pemantapan Tenaga Pelopor Perdamaian di Gedung Kemensos, Jakarta, Kamis (18/10)
Menurut Harry, bencana sosial yang terjadi di masyarakat punya kompleksitas yang membutuhkan penanganan serius karena yang dihadapi adalah sesama manusia. Berbagai kepentingan dan tujuan di masyarakat jika tidak dimediasi akan menimbulkan konflik sosial.
Dia mengatakan, untuk menjadi orang yang bisa menyelesaikan konflik maka Tenaga Pelopor Perdamaian dituntut bisa berpikir bukan dari sisi dirinya saja melainkan dari sisi kelompok yang dihadapi.
"Ini kan peran ganda tanpa mengabaikan prinsip-prinsip sebagai pekerja kemanusiaan. Ini harus ditanamkan kepada mereka," ujarnya.
Saat ini, keberadaan Tenaga Pelopor Perdamaian masih kurang mengingat luasnya wilayah kerja yang dihadapi. Kemensos mencatat baru sebanyak 1.454 anggota Tenaga Pelopor Perdamaian.
"Dengan jumlah segitu tentu masih belum ideal. Idealnya satu kecamatan tiga Tenaga Pelopor Perdamaian. Jika di Indonesia ada sekitar tujuh ribu kecamatan maka idealnya ada 21 ribu Tenaga Pelopor Perdamaian," papar Harry.
Kurangnya jumlah Tenaga Pelopor Perdamaian membuat upaya penyelesaian masalah sosial di masyarakat turut dibantu oleh pilar-pilar sosial lain seperti Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Taruna Siaga Bencana (Tagana) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
"Diperlukan kejelian dan inisiatif di tingkat grassroots bagi petugas pelopor perdamaian yang memiliki tanggung jawab dalam pemulihan sosial, upaya reintegrasi, menjaga kerukunan antar kelompok. Kita ingin meningkatkan kompetensi mereka agar lebih mampu menjalankan tugas di bidang pemulihan konflik sosial," jelas Harry.
Diharapkan, ke depan, para Tenaga Pelopor Perdamaian dapat mengatasi masalah-masalah sosial untuk meredam konflik yang terjadi di tengah masyarakat.
Adapun, selama empat hari, Kemensos melaksanakan kegiatan pemantapan kepada 425 Tenaga Pelopor Perdamaian dari seluruh Indonesia. Materi yang diberikan antara lain mengajarkan bagaimana merespons cepat persoalan sosial yang terjadi serta memahami karakter masyarakat.
"Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan Tenaga Pelopor Perdamaian dan Petugas Layanan Dukungan Psikososial (LDP). Baik kemampuan diri dan mutu jejaringnya dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsi di masyarakat," tambah Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kemensos Nurul Farijati.
[nes]
