. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Advokat Nusantara resmi melaporkan Menko Kemaritiman, Luhut B. Panjaitan dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani ke Bawaslu, Kamis siang (18/10).
Selain Advokat Nusantara, aksi Luhut dan Sri Mulyani yang mengarahkan Direktur IMF, Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia, Jim Yong Kim untuk berpose dengan satu jari di pertemuan IMF-WB di Bali, rencananya juga akan diperkarakan kubu Prabowo-Sandi.
Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menyambut baik pelaporan kelompok masyarakat tersebut.
Wakil Ketua BPN Prabowo-Sandi, Eddy Soeparno mengatakan, aksi satu jari Luhut dan Sri Mulyani dalam pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia merupakan perbuatan kurang etis dan buktinya pun sudah beredar luas.
"Karena secara kasat mata itu rekaman ada, audionya pun ada," ujar Sekjen PAN itu di Hotel Veranda, Kebayoran Lama, Jakarta, Kamis (18/10).
Eddy menyebutkan dalam tahun politik segala tindakan yang berkiatan dengan aktor politik tentu akan memunculkan banyak tafsir.
Apalagi pertemuan IMF-Bank Dunia dibiayai oleh negara. Sehingga, lanjut Eddy, aksi yang dilakukan Luhut dan Sri Mulyani tidak tepat dan bisa masuk kategori kampanye bagi petahana Jokowi yang mendapat nomor urut 01 di Pilpres 2019.
"Karena perhelatan itu bukan ajang untuk kampanye, apalagi ajang itu dibiayai oleh APBN. Sehingga menurut kami itu harus bebas dari kepentingan politik apapun," demikian Eddy Soeparno.
[rus]
