Sekjen PAN: Pilkada Serentak Lahirkan Ongkos Mahal Hingga Akuisisi Kader Parpol Lain

Pelaksanaan Pilkada Serentak sejak tahun 2015 sampai 2018 menyisakan sejumlah persoalan, terutama soal ongkos politik yang terbilang mahal.

Demikian disampaikan Sekjen PAN, Eddy Soeparno dalam diskusi bertajuk Pilkada 2015-2018 dan Peta Baru Pilpres 2019 di Hotel Veranda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Kamis (18/10).

"Kami begitu merasakan bagaimana biaya politik yang sangat tinggi, ini yang kami lihat kemudian ada kemunculan money politic atau politik pragmatisme," ujar Eddi.

Permasalahan lainnya, kata Eddi adalah politik identitas. Permasalahan ini masif bermunculan saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 dan terus berlanjut.

"Walaupun tidak berdampak signifikan tetapi sekarang kita merasakan ada kelompok saya NKRI, anda tidak, saya ini Islam, anda radikal. Masalah ini muncul saat ini dan seolah-olah adalah hal lazim," jelasnya.

Selain itu, sambungnya, partai politik juga mengalami kesulitan dalam menyiapkan dan memilih kader mumpuni untuk dimajukan dalam setiap Pilkada.

"Akhirnya kita akusisi kader partai lain atau kita mencari orang yang dianggap mampu untuk kita dukung dan ini adalah masalah," tukasnya.[wid]