Berita

Eni Maulani Saragih/Net

X-Files

KPK Telusuri Kesaksian Samin Tan Menyuap Eni

Pemberian Tas "Buah" Rp 1 Miliar
RABU, 17 OKTOBER 2018 | 09:03 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri kesaksian yang menyebutkan Samin Tan ikut menyuap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.
Samin Tan, pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal per­nah menggelontorkan duit Rp 1 miliar.

Juru bicara KPK Febri Diansyah memastikan, penyidik sudah mengantongi informasi soal ini. "Keterangan mengenai dugaan keterlibatan ST ini masih dikembangkan penyidik," kata Febri.

Informasi itu menjadi dasar lembaga antirasuah memeriksa Samin Tan dan mencegahnya ke luar negeri. Samin Tan diperiksa pada 13 September 2018. Selang dua hari, KPK mengajukan per­mohonan ke Ditjen Imigrasi agar Samin Tan dicekal.

Informasi itu menjadi dasar lembaga antirasuah memeriksa Samin Tan dan mencegahnya ke luar negeri. Samin Tan diperiksa pada 13 September 2018. Selang dua hari, KPK mengajukan per­mohonan ke Ditjen Imigrasi agar Samin Tan dicekal.

Sahroni, penasihat hukum Samin Tan belum bersedia mem­berikan penjelasan mengenai soal ini. Begitu pula, Iqbal, staf legal Borneo Lumbung Energi dan Metal.

Pemberian uang Rp 1 miliar kepada Eni terungkap dalam persidangan perkara Johannes B Kotjo. Pemilik saham Blackgold Natural Resources itu didakwa menyuap Eni Rp 4,75 miliar untuk membantu mendapatkan proyek PLTU Mulut Tambang Riau 1.

Adalah Tahta Maharaya, yang membeberkan pemberian fulus itu. Ia keponakan sekaligus staf Eni di DPR. Awalnya, Eni memberikan nomor telepon staf Samin Tan. Tahta disuruh menghubungi dan menemuinya. "Ketemu di kantornya Samin Tan," tutur Tahta.

Di situ, staf Samin Tan me­nyerahkan tas. Di tanda terima, disebutkan isi tas. "Tulisannya 'buahí,' sebut Tahta. "Perkiraan saya isinya uang."

Perkiraan Tahta tak meleset. Saat pemeriksaan di KPK, Eni memberi tahu isi tas itu uang Rp 1 miliar. Namun Eni tak mengungkapkan untuk keperluan apa pemberian duit itu.

Tahta juga menyebut pembe­rian uang dari pihak lain kepada Eni. Ia tahu persis. Sebab ia yang disuruh menerimanya. Dari Kotjo Rp 4,75 miliar. "Empatkali terima uang," sebutnya. Rinciannya Rp 2 miliar, Rp 2 miliar, Rp 250 juta dan Rp 500 juta.

Tahta juga pernah meneri­ma uang dari Idrus Marham. Jumlahnya 18 ribu dolar Singapura. Uang diserahkan lewat sopirIdrus. Kemudian, dari Indra Permadani. Lagi-lagi, Tahta tak pernah diberi tahu tantenya untukapa pemberian uang itu.

Saat dihadirkan sebagai saksi Kotjo, Eni tak membantah kesaksian keponakannya. Ia berterus terang uang Rp 2 miliar dari Kotjo dipakai untuk kampanye pilkada Kabupaten Temanggung.

Suaminya, Muhammad Al Khadziq mencalonkan diri se­bagai bupati. "Pak Kotjo tidak keberatan memberikan. Pak Kotjo langsung kasih uang Rp2 miliar," kata Eni.

Sebelumnya, Kotjo telah mem­berikan Rp2 miliar. Menurut Eni, uang itu dipakai membiayai Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar, Desember 2017.

Dalam surat dakwaan perkara Kotjo disebutkan, Eni meminta lagi Rp 10 miliar untuk kam­panye suaminya. Namun Kotjo enggan memberi. "Cash flow lagi seret," dalihnya.

Akhirnya, Idrus turun tangan mengirim pesan WhatsApp ke Kotjo. Pesannya: "Maaf bang, dinda butuh bantuan untuk kemenangan Bang, sangat ber­harga bantuan Bang Koco..Tks sebelumnya." Akhirnya Kotjo memberikan Rp 250 juta. ***

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Negeri Para Bocil

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:14

DPR Tidak Boleh Hadapi Pendemo dengan Pendekatan Keamanan

Kamis, 27 Agustus 2026 | 06:02

Tak Benar Yayasan Syarif Hidayatullah Berkonflik dengan UIN Jakarta

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:45

Desil DTSEN Tak Boleh Merugikan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:34

Beban Kesehatan Karhutla Tembus Rp120 Triliun

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:22

Pejabat Jangan Merasa Sok Tahu Persoalan Rakyat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 05:12

Jokowi seperti Gelisah dengan Pernyataan Budi Arie

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:28

Dinas Perumahan Harus Bergerak Cepat Tuntaskan Masalah Warga Taman Rasuna

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:16

Naik Motor dari Indramayu, Konten Kreator Ini Semangat Ikut Demo di DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 04:00

Polri Kumpulkan Donasi Rp12,6 Miliar untuk NTT

Kamis, 27 Agustus 2026 | 03:46

Selengkapnya